PAMEKASAN | koranmadura.com – Konser dangdut yang akan digelar di lapangan Sedandang Pamekasan, Madura, Minggu (24/4) mendatang mendapat penolakan dari ulama Pamekasan. Sejumlah ulama minta pemerintah tidak mengizinkan konser dangdut tersebut karena dinilai tidak bermanfaat bahkan berpotensi mengundang kemaksiatan.
Konser dangdut itu akan mendatang Irwan D’Academy 2. Akan tetapi, sebelum kegiatan itu terlaksana, Aliansi Ulama Madura (AUMA) telah menggelar rapat, Rabu (20/4). Dalam rapat itu dibahas persoalan tersebut. Hasilnya, pihak-pihak terkait diminta tidak mengeluarkan izin kegiatan tersebut.
Sekretaris AUMA, KH Fudoli Ruham menjelaskan hasil pembahasan pengurus AUMA itu akan dikirimkan kepada Bupati Pamekasan, Achmad Syafii dengan tembusan Kantor Pelayanan Peizinan Terpadu (KPPT), Polres Pamekasan, Kodim 0826 Pamekasan, DPRD Pamekasan, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.
Pengasuh Pondok Pesantren Alfudola’ itu menerangkan dalam surat tersebut akan disampaikan penolakan AUMA atas kegiatan konser dangdut tersebut. Untuk itu, AUMA meminta agar pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk tidak memberikan izinnya.
Apabila izin sudah terlanjur dikeluarkan, hendaknya diatur sedemikian rupa dengan mengacu pada aturan, baik berupa peraturan daerah (perda) maupun peraturan bupati (Perbup) Pamekasan, agar kegiatan tersebut tidak mencederai nilai-nilai Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam).
“Tadi pagi (kemarin) kami pengurus AUMA telah menggelar rapat berkaitan dengan hal itu (konser dangdut). Kami akan berkirim surat kepada Pak Bupati dengan tembusan beberapa pihak lainnya. Mungkin sore ini suratnya sudah sampai,” kata KH Fudoli Ruham.
Pengaturan dimaksud dengan memisahkan antara penonton pria dan wanita, sehingga tidak bercampur, karena bisa berpotensi terjadi tindakan amoral pengunjung. Apalagi dalam konser dangdut penontonnya cenderung menari berdesak-desakan. Tidak menunjukkan nilai-nilai tradisi ketimuran (keislaman).
Kemudian, jika terdapat biduwanita yang ditampilkan, sebaiknya tidak menggunakan pakaian yang terbuka, yang hanya mengundang syahwat bagi penontonnya. Pihaknya berharap kepada pihak terkait mempertimbangkan banyak hal dalam memberikan izin.
“Kami sudah sepakat menolak konser dangdut itu, karena lebih banyak modaratnya dibanding manfaatnya. Makanya kami juga tembuskan surat ke MUI agar mempunyai pandangan dan langkah yang sama dengan kami,” ungkapnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha memilih untuk tidak menjawab dan menyarankan akan meminta keterangan pada Kasat Intel Polres Pamekasan, IPTU Slamet Hariyanto.
Dikonfirmasi melalui sambungan selulernya, Slamet Hariyanto mengatakan belum menerima pengajuan izin kegiatan konser dangdut itu, termasuk surat dari ulama. “Pastinya semua surat yang masuk ke kami, nantinya akan ditindaklanjuti. Kalau ada keberatan dari ulama terkait itu (konser dangdut), akan kami jadikan pertimbangan,” katanya. (ALI SYAHRONI/UZI/RAH)
