SUMENEP | koranmadura.com – Pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) Pariwisata di Pulau Gili Labak, salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sumenep yang sangat menjanjikan namun tak menyumbang pendapatan asli daerah (PAD), tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini.
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep, Sufiyanto mengungkapkan, pihaknya sudah mengusulkan agar di tempat wisata Gili Labak dibentuk UPT.
Namun, mantan Kabag Humas Pemkab Sumenep itu menyadari, pembentukan UPT tidak bisa serta merta langsung dilakukan. Ada proses yang mesti dilalui terlebih dulu untuk membentuk UPT sebagaimana diinginkan. Salah satunya masih harus mengubah struktur organisasi.
Perubahan struktur organisasi di Bagian Organisasi Setkab Sumenep itu juga tidak bisa serta merta. Karena harus melalui peraturan daerah (perda). “Dan inilah yang masih perlu kita pikirkan,” tukas pria yang akrab disapa Sofi itu lebih lanjut.
Sufi menjelaskan, pembentukan UPT itu sebenarnya disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Jika pihak kecamatan dan pemerintahan desa masih mampu menanganinya, pembentukan UPT tak perlu dilakukan.
Dia mencontohkan di Pulau Gili Iyang. Menurut Sofi, sampai saat ini di pulau yang diproyeksikan menjadi icon wisata kesehatan Sumenep, bahkan Jawa Timur itu sampai sekarang tak ada UPT. “Tapi karena kecamatan dan desa bersinergi, dalam hal ini tidak ada masalah,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Moh. Subaidi meminta agar pembentukan UPT itu segera dilakukan. Mengingat Gili Labak merupakan salah satu potensi wisata yang paling menjanjikan untuk saat ini. Hal itu bisa dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke sana selama beberapa waktu terakhir.
Sebenarnya, lanjut politisi PPP itu, desakan agar pembentukan UPT Gili Labak sudah lama disampaikan agar daerah bisa mendapat sumbangan PAD dari wisata Gili Labak. “Sayang toh, jika kita punya potensi alam tapi tidak dikelola dengan baik dan tidak menghasilkan apa-apa untuk daerah,” tukasnya. (FATHOL ALIF/MK)
