PROBOLINGGO | koranmadura.com – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Probolinggo, yang dibentuk dalam rangka implementasi penanggulangan AIDS oleh Pemkot Probolinggo, ternyata tak berjalan sama sekali. Terbentuknya secara kelembagaan ini mengesankan bahwa Pemkot seolah-olah konsern menangani masalah AIDS.
Ironisnya, justru tak mendapat dukungan anggaran sehingga sampai sekarang tidak bekerja. Anggaran yang dijanjikan Rp.150 juta ketika ditanya pihak KPA Provinsi Jawa Timur, dirasa sangat kecil kalau dibandingkan dengan fakta penderita AIDS yang tiap tahun terus bertambah.
“Keberadaan sekretariat KPA selintas kesan diluar bagus, tapi ternyata jika dilihat masih terlihat kosong melompong.Secara kelembagaan, organisasi tetap berjalan. Sampai saat ini dukungan anggaran dari Pemkot Probolinggo yang melekat di Dinkes untuk biaya operasional belum ada,”ujar Sekretaris Sekretariat KPA Kota Probolinggo, Badruttamam, kepada wartawan, Kamis (12/5).
Badrutamam mengatakan, kondisi KPA masih eksis menjalankan tugas dan fungsinya. Tapi sisi yang lain mencoba dikoordinasikan dengan pihak Dinkes hanya isapan jempol. Perencanaan program sudah disampaikan, namun implementasinya tidak ada sinergi.
“Dulu kita pernah menghadap Dinkes akan dipertemukan dengan Ketua Harian KPA, Sekdakot. Yang jelas sampai sekarang pertemuan tersebut tidak pernah terlaksana tanpa alasan yang jelas,”tandasnya.
Tak hanya itu, pihak KPA mempunyai janji menayakan floating anggaran yang akan disupport pemkot melalui Dinkes.
“Fakta dilapangan ODHA trendnya kian bertambah. KPA tidak bisa berbuat dan memaksimalkan program.Karena itu, KPA bergerak dan melangkah dengan swadaya sendiri,”ucap Badruttamam.
Meski demikian, lanjut Badruttamam, mengatakan, enam orang manejer kasus (MK) dan tiga orang pengurus KPA dalam menjalankan tugasnya justru tidak akan efektif dan eksis jika tida ada dukungan dari pemkot.“Kami bergerak dengan kesadaran diluar struktur kelembagaan KPA,”imbuhnya.
Terlebih lagi, seharusnya Dinkes mempunyai peta endemis ODHA di masyarakat hinggs ketingkat kelurahan untuk mendeteksi sedini mungkin.”Ini yang menjadi keprihatinan kami, justru Dinkes tidak ada good will,”tutur Badruttamam.
Dewan Geram
Anggota DPRD Kota Probolinggo bereaksi mendengar kabar Komisi Penanggulangan AIDS, vakum. Kondisi ini dinilai memprihatinkan karena bertolak belakang dengan program pemerintah dalam menangani dan menanggulangi HIV/AIDS.
Ketua Komisi C, Agus Riyanto mengungkapkan, anggaran untuk program tersebut sebenarnya sudah ada. Namun, kenyataannya KPA tak berjalan.
“Sudah dianggarkan. Dulu sudah saya tanya ke Bu Ninik (Kadinkes), anggaran itu masuk di APBD induk tahun 2015,” ujarnya, di gedung dewan, kepada wartawan, Kamis (12/6).
Agus Riyanto mengatakan, jika memang sudah dianggarkan, lalu mengapa KPA tak bergerak lantaran tidak ada dukungan sama sekali dari pemerintah?. Pihaknya sendiri mengaku tidak tahu mengapa hal itu terjadi.
“Apakah dihapus atau tidak ada tindaklanjut, saya kurang paham. Dan yang pasti, di tahun 2016 juga dianggarkan,” ucapnya.
Untuk mengurai permasalahan tersebut, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini akan memanggil Dinkes, Bappeda, Dinsos, dan KPA pada Selasa depan.
“Kami memandang persoalan ini sangat penting karena HIV/AIDS adalah persoalan sosial yang perlu penanganan serius,”kata Agus Riyanto.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Probolinggo, Dr. Ninik Ira Wibawati, dihubungi melalui nomer ponselnya tak diangkat. Demikian pula kiriman pesan singkat (SMS) ke nomor tersebut tak ada balasan. (M. HISBULLAH HUDA)
