SUMENEP | koranmadura.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, meminta pemerintah mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak dan (BBM) bersubsidi dan liquefied petroleum gas (LPG).
Pada bulan puasa sampai Lebaran rentan terjadi kelangkaan BBM dan LPG. Akibatnya, harga BBM dan LPG di kalangan pengecer naik drastis, khususnya di daerah kepulauan dan daerah pinggiran daratan.
”Amatan kami setiap bulan puasa harga LPG maupun BBM di kalangan pengecer naik dengan sendirinya. Itu tidak hanya terjadi di daerah kepulauan, di daerah daratan khususnya di daerah pinggiran juga terjadi,” kata anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari.
Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan BBM dan LPG sebagian pedagang atau tengkulak sengaja menampung barang. Saat terjadi kelangkaan baru dijual dengan harga yang lebih mahal. ”Ini perlu dilakukan antisipasi. Kami tidak ingin itu terjadi. Karena sangat merugikan bagi warga,” tegasnya.
Dul Siam, anggota DPRD Sumenep asal Kepulauan Sapeken mengatakan, kenaikan LPG di daerahnya bisanya terjadi secara dadakan. ”Kalau sudah di pusat kecamatan Sapeken naik, jelas pulau kecil lainnya, tentunya menjadi mahal. Bulan puasa tahun lalu mencapai Rp 27 ribu,” ungkapnya.
Menurut Dul Siam, dampak krisis LPG itu, juga membuat sejumlah masyarakat menjadi panik. ”Tentunya masyarakat menjadi kebingungan juga, karena mayoritas masyarakat sudah tidak lagi memakai minyak tanah untuk memasak. Justru ketika tidak ada LPG masyarakat kembali menggunakan kayu bakar,” terangnya
Kabag Perekonomian Setkab Sumenep, Moh. Hanafi memastikan stok BBM selama bulan puasa sampai Lebaran nanti tidak akan terjadi kelangkaan. Demikian pula dengan stok LPG.
Berdasarkan informasi yang diterima, Pertamina telah menambah kuota sebagai antisipasi terjadinya kelangkaan BBM dan LPG saat bulan puasa nanti. ”Untuk pengawasan terus jalan,” tegasnya. (JUNAIDI/MK)
