SUMENEP | koranmadura.com – Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar Deklarasi Kabupaten Kepulauan dan Membar Bebas di Pelabuhan Kalianget, Minggu (8/5). Mahasiswa asal kepulauan itu berkumpul di pelabuhan sekitar pukul 15.30 WIB.
Pantauan Koran Madura, mereka menyampaikan aspirasinya secara bergantian, serta mengajak seluruh elemen masyarakat kepulauan yang ada di lokasi bergabung ke dalam barisan, dan bersama-sama mendeklarasikan kabupaten kepulauan.
Dalam orasinya, panitia persiapan kabupaten kepulauan, A Raful Firaq mengatakan, sudah berpuluh-puluh tahun masyarakat kepulauan membutuhkan fasilitas sebagaimana di wilayah daratan.
Menurutnya, sudah sering disampaikan kepada pemerintah, namun tak pernah digubris. Oleh sebab itu, deklarasi kabupaten kepulauan merupakan suatu keniscayaan.
“Kita sudah lama mengekor kepada Sumenep. Namun, kita tak mendapatkan apa-apa. Nasib kita kian tak tentu. Kita tidak mendapatkan perhatian selayaknya. Dan kita sudah terlalu lama hidup dalam ketidak-adilan,” tandasnya.
Orator lain, Nurrahmi Zakiyah menyatakan bahwa warga kepulauan selama ini hanya dijadikan sapi perah oleh Pemkab Sumenep. Terbukti, daerah kepulauan yang notabene kaya sumber daya alam berupa minyak dan gas ternyata tak jadi jaminan kesejahteraan.
Menurut dia sarana prasarana yang diberikan pemerintah kepada warga kepulauan sangat jauh dari harapan. Salah satunya sarana prasarana di bidang kesehatan. Keterbatasan alat dan tenaga kesehatan di kepulauan, imbuhnya, seringkali menjadi salah satu faktor kematian ibu hamil di atas kapal.
“Karena itu, saya atas nama perempauan kepulauan kali ini ingin menyatakan sikap, bahwa kami menolak untuk diam. Kami menolak untuk bungkam. Kami menolak untuk takut. Kami menolak untuk tunduk kepada mereka yang menolak hak mutlak kepada kabupaten kepulauan,” tegasnya.
Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat kepulauan yang sekaligus bertindak sebagai deklator kemarin, Mahmud mengaku yakin, dengan mendeklarasikan diri sebagai kabupaten, kepulauan akan lebih baik ke depan.
Karena itu, dia berharap agar Pemkab Sumenep, khususnya Pemrov Jatim dan pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada warga kepulauan untuk mendirikan daerah otonom baru, yakni kabupaten kepulauan.
“Ibaratkan anak yang sudah lama berkumpul dengan orangtua, kami juga mau mendirikan rumah tangga sendiri. Karena selama masih bersama orangtua, kami tak akan memiliki apa-apa,” tukasnya. (FATHOL ALIF/MK)
