PAMEKASAN | koranmadura.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan, Madura, menegaskan petugas sensus ekonomi dipastikan turun lapangan saat proses pengumpulan data terhadap pelaku ekonomi kecil, mikro, dan besar, karena mereka diawasi secara berjenjang mulai tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Kepala BPS Pamekasan, Endang Sulastri mengatakan tidak akan ada rekayasa dalam pendataan kegiatan sensus ekonomi. Petugas mendapatkan pengawasan ketat di lapangan. Menurutnya, belum ada petugas yang berani menyelesaikan datanya di atas meja. “Mereka turun lapangan semua. Tidak ada satu pun yang ditemukan merekayasa data,” kata Endang Sulastri, Senin (16/4).
Perempuan asal Kota Sumenep ini membeberkan bentuk pengawasan berjenjang tersebut. Pertama, Pencacah Lapangan (PCL) diawasi dari Petugas Pengawas Lapangan (PPL). PCL dan PPL ini juga diawasi oleh Koordinator Sensus Kecamatan (Korseka).
“Tim Kabupaten juga ikut memantau kinerja petugas dengan pengawasi kegiatan mereka di lapangan. Setiap hari kami turun lapangan mengontol kegiatannya,” bebernya.
Tidak hanya selesai di pengawasan, lanjut Endang. Bahkan menurutnya, PCL, PPL, dan Korseka rutin mengadakan pertemuan untuk membahas hasil data yang diperoleh petugas, termasuk membicarakan tentang kendala di lapangan.
“Setelah hasil data yang diperoleh masih dikaji apakah akurat atau tidak dan kami evaluasi yang menjadi kendala di lapangan,” ungkapnya.
Dengan langkah pengawasan ketat tersebut, Endang yakin petugas bakal serius menggali data yang dibutuhkan BPS dan dapat menghasilkan data riil dan akurat. “Selama ini belum kami menemukan data fiktif. Semoga aja data fiktif ini tidak dilakukan oleh petugas,” ungkapnya.
Di samping itu, Endang mengomentari pernyataan Komisi II DPRD Pamekasan yang khawatir terhadap petugas yang memiliki sifat pemalas dan ogah turun lapangan dan membuat data sembarangan. “Pengawasan Sensus ini sudah ketat. Jadi tidak usah khawatir. Tapi, kami sampaikan terima kasih telah diingatkan sama DPRD,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengingatkan kepada petugas Sensus Ekonomi untuk tidak melakukan pendataan di atas meja, karena sensus ini untuk mendapatkan data riil dan akurat terhadap informasi pelaku ekonomi kecil, mikro, dan besar.
Hosnan mengingatkan hal itu karena berkeyakinan sebagian petugas yang memiliki sifat pemalas berpotensi tidak akan turun lapangan. Oleh karena itu, para wakil rakyat meminta kepada Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pemegang kendali melakukan pengawasan ketat.
Menurutnya, data sensus ekonomi tidak hanya jadi bahan laporan ke pusat untuk kepentingan politik maupun statistik. Namun juga sebagai dasar pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Sehingga data yang diperoleh pada Sensus Ekonomi 2016 harus riil dan akurat.
Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil pendataan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. BPS Pamekasan harus memberikan pengawasan ketat kepada petugas. Untuk menghindari penipuan data yang dilakukan di atas meja.
“Tidak menutup kemungkinan, ada sebagian petugas yang sifat pemalasnya tinggi akan melakukan pendataan itu di atas meja. Untuk mengatasi ini perlu adanya pengawasan ketat dari BPS,” kata Hosnan Ahmadi. (RIDWAN/RAH)
