PAMEKASAN | koranmadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, meminta Bupati setempat, Achmad Syafii segera menyerahkan rancangan perhitungan keuangan APBD 2015. Saat ini baru laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang selesai dibacakan dalam paripurna DPRD beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris mengatakan perhitungan atau pertanggungjawaban keuangan APBD 2015 paling lambat diserahkan enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan juga setelah diaudit BPK. Menurutnya, tahun anggaran 2015 sudah dilakukan audit beberapa waktu lalu.
“Jika perhitungan keuangan ini segera diserahkan ke DPRD, maka DPRD akan segera membahas perubahan APBD 2016 ,” kata Suli Faris, Kamis (12/3).
Dia menambahkan, pembahasan perubahan APBD 2016 tidak bisa dimulai sebelum pemkab Pamekasan menyerahkan laporan keuangan APBD 2015 ke DPRD Pamekasan. Dengan percepatan laporan keuangan itu juga akan mempercepat pembahasan APBD 2016.
Politisi senior PBB ini menjelaskan, dalam LKPJ Bupati tidak menjelaskan laporan keuangan setiap kegiatan, yang dilaporkan hanyalah jumlah kegiatan dan jumlah anggaran secara umum.
“Setelah LKPJ APBD 2015 dibacakan secara umum di paripurna, berikutnya laporan perhitungan keuangan APBD 2015 diserahkan ke DPRD. Kami minta kepada Bapak Bupati laporan itu secepatnya diselesaikan, biar PAK juga lebih awal dibahas,” ungkapnya.
Kini DPRD menginginkan percepatan pembahasan perubahan APBD 2016, karena ingin mengevaluasi terhadap sejumlah program yang dinilai tidak bersentuhan dengan masyarakat dan akan diprogramkan ulang.
“Di dalam APBD ini banyak yang perlu dievaluasi karena ada sejumlah program yang harus direvisi, makanya kami minta Bupati untuk segera menyerahkan perhitungan APBD 2015 supaya evaluasi dibahas lebih cepat,” jelasnya.
Salah satu program yang perlu dievaluasi, kata Suli, kegiatan operasional gedung yang belum dibangun sudah dianggarkan. Akibatnya, anggaran yang seharusnya tidak perlu direncanakan itu, sudah habis dalam satu tahun dan banyak program yang anggarannya tidak wajar. “Sehingga perlu dievaluasi dan dialihkan ke program yang menyentuh pada kepentingan rakyat,” bebernya.
Percepatan pembahasan perubahan APBD 2016 tidak akan bisa terwujud apabila Bupati tidak segera menyerahkan perhitungan pertangungjawaban APBD 2015. “Kami harap Bupati segera menyerahkan, supaya perubahan APBD 2016 segera dibahas,” harapnya. (RIDWAN/RAH)
