PROBOLINGGO | koranmadura.com – Instruksi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat proses tender proyek pembangunan fisik agar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, sepertinya hanya lips service. Sebab, hingga saat ini Pemkot Probolinggo sama sekali belum juga melaksanakan proses tender proyek pembangunan fisik yang molor dari jadwal.
Melihat kondisi tersebut memantik reaksi anggota DPRD Kota Probolinggo menjadi geram. Komisi C khawatir, jika dibiarkan berlarut-larut akan memperlambat proses pembangunan daerah. Selain juga, bakal tak memaksimalkan penyerapan anggaran yang sudah terploting.
“Jika percepatan pelaksanaan lelang atau tender bisa dipercepat setidaknya pengerjaan proyek tersebut juga bakal lebih cepat dan mengurangi potensi keterlambatan. Kalau proyek sudah bisa dimulai pada Juni akan membuat waktu pengerjaan menjadi lebih panjang. Risiko keterlambatan berkurang,’’ujar Ketua Komisi C, Agus Riyanto, dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Bagian Pembangunan, Senin (16/5).
Agus Riyanto mengatakan, pihaknya tidak menginginkan proyek infrastruktur yang pengerjaannya tertunda dan molor dari jadwal yang ditetapkan. Karena waktu pengerjaannya sempit, akhirnya banyak proyek yang tidak bisa memenuhi target waktu penyelesaian.
’’Kalau waktunya cukup panjang, kita juga kerjanya tidak terburu-buru yang bisa berakibat pada turunnya kualitas proyek,”tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Pembangunan, Warto, mengatakan, progres di unit layanan pengadaan (ULP) sesuai hasil rekam di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 107 paket.
“Saat ini realisasi progres sampai hari ini masih 16 paket untuk Detail Engineering Design (DED). Diantaranya, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2 paket, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) 5 paket, Bappeda 5 paket, RSUD Dr. Moh. Saleh 4 paket, dan kantor Pemberdayaan Masyarakat (Pemmas) 2 paket,”ucapnya.
Terkait schedule, merencanakan kalau bisa dilaksanakan 20 April 2016, sambil menunggu petunjuk secara teknis dari SKPD. Namun demikian, pihaknya sudah memberikan himbauan tanggal 4 April agar DED supaya segera di lanjutkan ke ULP, karena secara teknis pelaksanaan agar efektif.
“Yang baru terealisasi dari 107 paket, hanya 16 paket yang sudah di lounching. Jumlahnya, selesai 16 paket, masih proses 4 paket, dan 1 paket baru dilaporkan ke ULP,”kata Warto.
Sekretaris DPU, Suhari Wasis, mengatakan, pekerjaan proyek pasca diestimasikan sebanyak 50 paket. Pihaknya mengakui ada keterlambatan bukan karena tidak kerja, karena faktor program kerja yang harus hati-hati untuk mengjindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
“Kami tidak bisa semerta-merta. Sebenarnya Minggu ini akan segera dilimpahkan ke ULP Bagian Pembangunan,”tuturnya.
Menindaklanjuti Sekretaris DPU, Kabid Bina Marga, Yuswadi, mengatakan, sebanyak 32 paket proyek bidang Bina Marga untuk pembangunan jalan hotmik sebanyak 30 paket, 1 paket jembatan gladak serang, dan satu paket supervisi untuk pengawasan proyek.
“DED untuk 29 paket sudah selesai. Insya’allah, hari Jum’at mendatang akan diserahkan ke ULP. Sedangkan 1 paket pengerjaan jalan Supriyadi belum kelar karena proses retender di ULP,”jelasnya.
Kabid Pengairan, Ghofur, mengatakan pasca kualifikasi proyek dibidangnya sebanyak 12 paket sudah selesai dan siap dilimpahkan kepada ULP.
“Masalah DED tidak molor, tapi sudah sesuai jadwal. Karena lamanya di kerangka acuan kerja (KAK) dari surat edaran LKPP tahun 2015 terkait dengan SBU, SKA dan SKT yang harus dimiliki setiap rekanan,”katanya.
Di akhir RDP, Komisi C memberikan beberapa rekomdasi. Yakni, meminta DPU agar segera melimpahkan semua dokumen ke ULP. Begitu juga, diharapkan kepada ULP dalam rangka melaksanakan tugasnya lebih agresif dan progresif untuk jemput bola kepada SKPD yang lain. (M. HISBULLAH HUDA)
