SUMENEP | koranmadura.com – Hanya ada lima puskesmas yang bisa akreditasi. Hal itu tak lepas dari minimnya tenaga dokter di kabupaten paling timur Pulau Madura ini. Tak hanya itu, pemerintah setempat juga tak punya anggaran untuk mengangkat dokter kontrak.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, A. Fatoni mengungkapkan, salah satu persyaratan agar puskesmas bisa terakreditasi ialah memiliki dua dokter. Sementara sejumlah pusat kesehatan masyarakat di lingkungan Pemkab Sumenep bahkan belum memiliki dokter, seperti Puskesmas Legung.
“Beberapa puskesmas yang hanya memiliki satu dokter, baik di kepulauan maupun daratan seperti Puskesmas Pasongsongan, Rubaru, Dungkek, dan ada beberapa lagi. Kalau di kepulauan yang baru memiliki satu dokter di Raas,” tutur Fatoni, Rabu (15/6).
Sehingga, pada tahun ini dipastikan hanya ada lima puskesmas yang bisa akreditasi, yaitu Puskesmas Pasongsongan, Talango, Dasuk, Pamolokan dan Guluk-guluk. Pihaknya mengaku akan mengupayakan agar tahun depan lebih banyak lagi puskesmas bisa akreditasi. “Semuanya sudah memiliki dua dokter,” imbuhnya.
Terkait kekurangan tenaga dokter, untuk tahun ini dipastikan tidak ada pengangkatan dokter baru, baik kontrak maupun ASN. “Tahun ini hanya ada rekrutmen PTT. Tapi khusus PTT bidan yang sudah dua kali perpanjangan,” tukas mantan sekretaris Dinkes itu menjelaskan.
Untuk memenuhi kekurangan dokter di Kabupaten Sumenep, sehingga kebutuhan minimal dua dokter per puskesmas terpenuhi, untuk tahun ini pihaknya mengaku tak bisa berbuat apa-apa. Sebab dari pusat memang tidak ada rekrutmen tenaga dokter.
Sedangkan untuk mengangkat dokter kontrak, menurut Fatoni, tahun 2016 tidak dianggarkan. Pihaknya mengaku masih akan menganggarkannya dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2017. Paling tidak untuk memenuhi kekurangan dokter di tiap-tiap puskesmas.
Selain upaya itu, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Misalnya dengan mengajukan tenaga dokter untuk diangkat menjadi ASN. Sebab, sergahnya, Presiden RI, Joko Widodo tidak berkenan mengangkat ASN baru selain bidan. “Hal itu sudah kita bersama,” pungkasnya. (FATHOL ALIF/MK)
