SUMENEP | koranmadura.com – Tetap tak puas dengan program unggulan yang tercover dalam program 99 Hari masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Hahasiswa Sumekar Raya (Mahasurya) kembali mendatangi Kantor Pemkab setempat, Senin (6/6). Bedanya, kemarin mereka tak melakukan unjuk rasa, melainkan audiensi.
Aspirasi mereka tak jauh beda dengan yang pernah disampaikan sebelumnya. Mereka menilai, program 99 Hari Bupati tidak berjalan mulus. Sehingga perlu kerja lebih keras lagi agar program yang telah dicanangkan, dan merupakan janji politik bupati dan wakilnya, betul-betul terealisasi sesuai harapan masyarakat.
Misalnya pada program 5.000 wirausahawan muda. Ketua Umum Mahasurya Bisri mengatakan, bupati dan wakilnya perlu melakukan evaluasi terhadap 1.000 wirausahawan yang telah lolos seleksi. Sebab terindikasi ada oknum yang umurnya sudah di atas 40 tahun.
“Agar program mencetak 5.000 wirausahawan muda itu tak terkesan sebaliknya. Jangan sampai masyarakat menilai program itu hanya program balas budi,” tandas mahasiswa pengagum sosok Soe Hok Gie itu.
Bisri juga mempertanyakan penggunaan dana Serap Aspirasi untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mencapai Rp 787.100.000. Sebab, dia menilai pelaksanaan kegiatan tersebut tidak berjalan efektif karena tak mencerminkan keterwakilan masyarakat Sumenep, serta FGD yang dilakukan di masing-masing SKPD tak serius.
Menanggapi tuntutan serta aspirasi yang disampaikan sejumlah mahasiswa, Bupati Sumenep, A. Busyro Karim mengatakan, pihaknya tak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan dalam jangka waktu 99 hari. “Jangan sekali-kali bermimpi, dengan 99 persoalan Sumenep akan selesai. Program itu hanya pijakan awal apa yang akan dilakukan pemerintah ke depan,” tukasnya.
Mengenai adanya wirausahawan yang umurnya sudah mencapai 40 tahun, Bupati tak menampik hal itu. Namun dirinya bersama dengan Wakil Bupati sudah melakukan evaluasi. Ia berharap, ke depan SKPD terkait tak sampai ‘kecolongan’ lagi. Dia menegaskan, program ini bukan balas budi.
Dia mengklaim bahwa program 99 hari bukan gagal. Sebab ada beberapa program yang saat ini sudah berjalan. “Kalau gagal itu, berarti tidak ada yang berjalan sama sekali. Tapi ini sudah ada yang berjalan,” tegasnya.
Pantauan di lokasi, selain ditemui langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati, dalam pertemuan kemarin hadir pula sejumlah kepala instansi terkait, di antaranya: Kepala BPPT, Kepala Satpol PP, Kepala Bappeda, Kabag Pemdes, Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar, Kepala Disperindag, Kabid Pendapatan DPPKA. (FATHOL ALIF/MK)
