JAKARTA | koranmadura.com – Pemerintah terus mendorong kapal-kapal tradisional menggunakan bahan bakar gas dalam menjaring ikan di laut. Nelayan diperkirakan menghemat sekitar Rp 3 Triliun jika memanfaatkan gas.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menjelaskan, bahan bakar solar yang digunakan nelayan sangat mahal, terutama di Indonesia bagian timur makin sulit.
Untuk itu, dia meminta departemen teknis untuk memulai melakukan konversi dari solar ke gas, karena lebih murah dan lebih aman.
Menurutnya, pemerintah perlu mensubsidi converter-nya, sehingga kapal-kapal nelayan tradisional bisa menggunakan gas. “Kalau konversi solar ke gas ini dilakukan, nelayan sendiri secara total diperkirakan akan menghemat Rp2,7-Rp3 triliun. Sementara biaya subsidi converter-nya relatif kecil,” kata Rizal kepada wartawan usai Rapat Terbatas tentang Kebijakan Pembangunan Kelautan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/6).
Presiden Joko Widodo sendiri mendukung gerakan gasifikasi penggunaan gas untuk kapal-kapal nelayan tradisional. Bahkan pemerintah ingin memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya maritim untuk kepentingan rakyat dan nasional maritim.
Rizal menyebutkan ada tujuh komponen utama kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Pertama, membangun budaya maritime.
“Anak-anak muda jarang, banyak yang belum pernah naik kapal, supaya mereka punya pengalaman naik kapal di laut, supaya mereka mulai mencintai laut kembali. Karena negara yang kuat di laut punya pengaruh yang besar di dunia,” ujarnya.
Kedua, bagaimana memanfaatkan sumber daya laut sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Ini menyangkut kebijakan soal perikanan. “Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Ibu Susi spektakuler, ada kontroversi tapi manfaatnya sangat besar karena kerugian kita dari illegal fishing itu sangat besar dan berhasil dikurangi,” ujar Rizal.
Komponen ketiga adalah membangun tata ruang laut dan lingkungan laut yang bagus atau sustainable ocean policy. “Kebijakan kelautan yang sustainable, karena kalau hanya sekadar menguras, merusak itu mudah, tapi kita ingin laut kita tetap bermanfaat untuk masa dating,” terangnya.
Keempat, membangun infrastruktur dan konektivitas antar pulau atau apa yang disebut tol laut. “Tol laut ini, penting sekali untuk semakin meningkatkan integrasi dari NKRI. Dengan adanya konektivitas, dengan adanya tol laut, NKRI justru semakin terintergrasi. Juga manfaatnya besar karena mengurangi biaya logistik, mengurangi kesenjangan antar wilayah,” imbuhnya.
Pemerintah selama ini sudah membuat banyak sekali pelabuhan, ratusan pelabuhan kecil dan sedang, sudah memulai rute-rute kapal yang terjadwal sehingga petani, pedagang kecil di pulau-pulau kecil itu bisa menjalin bisnis perdagangan antar pulau. “Tetapi tentu ini harus diintegrasikan antara bisnis perkapalan swasta dan apa yang dilakukan pemerintah. Dua-duanya harus saling melengkapi,” ujarnya.
Komponen kelima terangnya, membangun pendidikan dan Iptek dalam bidang maritim dan kelautan. Langkah ini ditopang dengan upaua menggalakkan diplomasi maritim dan memperkuat pertahanan keamanan maritim.
“Khusus soal ini Presiden betul-betul meminta supaya ada kerja sama pihak-pihak yang mengatur keamanan maritim agar penyelundupan di Indonesia bisa berkurang,” tegasnya.
Untuk itu perlu koordinasi antara Bakamla (Badan Keamanan Laut), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Polri, TNI, dan sebagainya untuk mengurangi smuggling. “Pada esensinya itu garis besar dari kebijakannya, kita akan rumuskan lagi supaya ada fine tunning sehingga betul-betul kongkrit dan ada manfaatnya,” jelas Rizal.
“Dan yang terakhir, bagaimana nelayan kesejahteraannya bisa meningkat, tidak hanya dari segi ekonomi maritim maju, maritim kuat, tapi nelayannya tetap miskin,” pungkasnya. (GAM)
