SAMPANG | koranmadura.com – Sampang hingga saat ini belum terjamah investor. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat meminta pemerintah kabupaten (pemkab) agar cerdas investasi.
Anggota Komisi II DPRD Sampang Sohibus Sulton menilai, keberadaan investor sebenarnya akan mendatangkan keuntungan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, dengan adanya investor itu akan meningkatkan penerimaan pajak.
Sejauh ini, menurutnya, sumber PAD besar yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang hanya bertumpu pada retribusi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan pajak yang mencapai miliaran. Sedangkan retribusi lainnya tidak mencapai hingga miliaran.
“Kalau memang ada investor yang ingin masuk ke Sampang, kita harus welcome, tapi dengan harus melakukan beberapa pengkajian yang nantinya akan menguntungkan pihak Pemkab. Sebenarnya kedatangan investor itu akan mendatangkan profit atau PAD kepada pemerintahan. Asal tahu saja, sumber PAD Sampang itu minim,” tuturnya Kepada Koran Madura, Minggu (19/6).
Menurutnya, keberadaan investor juga akan membuka ruang lapangan pekerjaan. “Mungkin dengan adanya investor yang masuk ke Sampang akan sangat membuka ruang lapangan pekerjaan yang memadai bagi yang membutuhkan, apalagi ada investor yang menjanjikan akan mempekerjakan masyarakat Sampang,” tuturnya.
Sementara Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono mengaku selama ini pihaknya mengharapkan kehadiran investo. Hanya saja, selama ini belum pernah ada investor yang memberanikan diri masuk ke wilayah Sampang. “Saya sendiri juga heran, kenapa investor sulit masuk ke Sampang,” ujarnya.
Diceritakannya, sebelumnya ada investor PT Dumas yang hendak berinvestasi di wilayah Kecamatan Sreseh, namun pada akhirnya gagal.
Menurutnya, PAD yang dihasilkan oleh Pemkab Sampang hanya berasal dari retribusi RSUD, lahan parkir, dan pasar. “PAD kita hanya dari itu-itu saja, tidak ada lagi, makanya dengan investor yang hendak masuk ke Sampang, kita harus mempermudahnya. Seperti di Sreseh tahun 2013 lalu itu, investor kesulitan melakukan pembebasan lahan yang pada akhirnya gagal,” pungkasnya. (MUHLIS/LUM)
