SUMENEP koranmadura.com, Usulan agar eksekutif membentuk badan khusus untuk mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan dalam struktur organisasi tata kerja (SOTK) yang baru sepertinya tak akan berjalan mulus. Pemkab Sumenep tak berani langsung memasukkan dalam draf.
Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, mengatakan Pemkab masih harus konsultasi ke pemerintah pusat, apakah pembentukan itu bisa dilakukan atau tidak. Yang jelas, dalam draf SOTK yang baru badan khusus kepulauan tak dimasukkan.
Pemerintah daerah, menurut mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode itu, tak berani langsung memasukkannya dalam SOTK. Karena Pemkab sebenarnya tidak punya urusan yang langsung tertuju kepada kepulauan.
“Kalau hasil konsultasi eksekutif dan legislatif ternyata boleh, tentu tidak akan menutup pintu,” katanya, Senin (19 September 2016) kepada wartawan.
Barangkali, lanjut Busyro, pemerintah pusat menilai bahwa badan khusus kepulauan di Sumenep memang dianggap penting untuk diadakan, dengan pertimbangan kabupaten paling timur Pulau Madura ini terdiri dari 48 pulau berpenghuni.
Sebelumnya sekretaris Fraksi PPP DPRD Sumenep, M. Syukri, mengaku sepakat jika ada badan khusus yang menangani percepatan pembangunan kepulauan. Harapannya ke depan tak ada lagi ketimpangan antara kepulauan dan daratan. Terutama dari sisi alokasi anggaran.
Dia menilai dari sisi alokasi anggaran selama ini antara kepulauan dan daratan masih terjadi ketimpangan. Bahkan alokasi anggaran untuk pembangunan kepulauan terlalu minim. “Akibatnya sampai sekarang di kepulauan masih banyak daerah terisolir,” tandasnya. (FATHOL ALIF/BETH)
