SUMENEP, koranmadura.com – Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, A Busyro Karim, terkesan membiarkan puluhan sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat tanpa dijabat oleh Kepala Definitif.
Berdasarkan informasi yang dihimpun koranmadura.com, sekitar empat puluh lembaga pendidikan formal tidak mempunyai kepsek. Saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
“Meskipun dijabat Plt, KBM terus jalan sesuai peraturan, sebagaimana mestinya,” kata Bupati Sumenep A Busyro Karim, Senin (20 September 2016).
Mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode itu mengatakan, sesuai peraturan sejak enam bulan pasca dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati, sudah bisa mengambil kebijakan untuk mengisi kekosongan tersebut.
Namun, pihaknya masih belum melakukan karena banyak faktor. Salah satunya, disebabkan karena terkendala soal persoalan tekhnis, seperti penyerahan pengelolaan dan aset sekolah menengah atas (SMA) dari yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah daerah, akan diserahkan ke keperintahan Provinsi.
Selain itu, terkendala adanya kebijakan perampingan SKPD dari pemerintah pusat, yakni, adanya upaya pemerintah pusat untuk mengupayakan penataan birokrasi agar lebih efisien. Sinyal itu dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2016 yang mengamanatkan agar sturktur organisasi (SO) pemerintah mulai dari pusat hingga daerah ditata kembali.
“Kalau diputar dipertengahan semister tidak bagus, bahkan akan menjadi kendala dibidang adminitrasi nantinya. Tapi kami upayakan akhir Desember sudah definitif selesai,” janjinya. (JUNAIDI/BETH)
