SUMENEP, koranmadura.com – Pasca turunnya hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap struktur organisasi perangkat daerah (SOPD), Pansus terkait masih melakukan klarifikasi. Mengenai hal itu, pihak eksekutif enggan mengomentarinya.
Seperti diketahui, badan musyawarah DPRD Sumenep masih memberi peluang kepada Pansus SOPD untuk mendalami atau bahkan melakukan klarifikasi terhadap hasil fasilitasi gunernur itu, terhitung sejak Selasa lalu hingga hari ini.
Baca: Pansus SOPD Klarifikasi Hasil Fasilitasi Gubernur
Pansus SOPD sudah berangkat sejak kemarin, 16 November 2016, untuk melakukan klarifikasi. Menurut Wakil Pansus SOPD, A. Zainur Rahman, setidaknya ada dua hal yang ingin diperjelas, yakni berkaitan dengan administratif dan materi hasil fasilitasi tersebut.
“Sebetulnya saya tidak ingin menanggapi itu (hasil fasilitasi gubernur, red). Karena saya sudah serahkan kepada Bapak Gubernur. Pada waktu tanggal 5, kan saya sudah pasrahkan kepada gubernur, apapun hasilnya,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Hadi Soetarto, Kamis 17 November 2016.
Begitu juga ketika dimintai komentarnya terkait sikap Pansus yang masih menindaklanjuti hasil fasilitasi tersebut. Atok, sapaan akrab Hadi Soetarto, mengaku bahwa hal itu di luar kompetensinya.
“Yang jelas, eksekutif dan legislatif merupakan mitra kerja,” pungkasnya. (FATHOL ALIF/RAH)
