SUMENEP, koranmadura.com – Setelah Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, dipercaya untuk ‘mengomandani’ satuan tugas sapu bersih pungutan liar (satgas saber pungli) di Sumenep, akan terus memacu tim untuk menekan adanya pungli di tatanan kepemerintahan.
“Satgas saber pungli itu sebagai upaya agar Sumenep bebas pungli. Karena memang sangat penting sebuah pemerintahan itu bebas pungli. Satgas tersebut yang nantinya akan menelusuri laporan dari masyarakat, terkait adanya dugaan pungli,” kata Fauzi, Rabu 30 November 2016.
Dikatakan, satgas saber pungli tersebut akan mengawasi birokrasi yang diduga menjadi ‘lahan basah’ untuk pungli. Pihaknya mengaku sudah cukup banyak menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan adanya pungli dibeberapa instansi di Sumenep. Bahkan dirinya mengaku tidak akan tebang pilih saat bekerja.
Semua inatansi termasuk di Disduk Capil, Dishub dan juga BPPT akan mejadi intaian Tim Satgas Saber Pungli. Apabila terjadi dugaan pungli atau suap, maka tidak akan segan untuk menindak oknum pegawai yang melakukan pungli. Salah satu tindakan yang akan dilakukan berupa operasi tangkap tangan (OTT).
Kendati demikian, lanjut pengusaha muda itu mengaku Saber Pungli belum bisa bertindak karena baru menerima surat edaran (SE) Kemendagri pembentukan Satgas Saber Pungli. Sementara tim OTT akan melibatkan petugas dari unsur kepolisian.
“Ini kan (saber pungli, red) baru dibentuk dan belum bekerja. Baru mulai bekerja awal tahun 2017,” tegasnya.
Ia berharap terbentuknya Satgas Saber Pungli, diharapkan mampu memberantas pungli hingga ke akar-akarnya. Laporan dari masyarakat akan menjadi bekal awal bagi satgas tersebut untuk menelusuri kebenarannya.
Sementara truktur dalam satgas tersebut akan mengikuti satgas saber pungli di Pemerintah Pusat. Termasuk tentang teknis pelaporan, juga mengikuti juknis dari pusat. “Yang jelas laporan masyarakat nanti bisa lewat telepon atau lewat surat. Identitas pelapor harus jelas. Satgas pungli siap untuk merahasiakan nama pelapor,” tegasnya. (JUNAIDI/RAH)
