SAMPANG, koranmadura.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Sampang tampaknya kurang serius menangani persoalan banjir yang nyaris terjadi setiap tahun. Buktinya, hingga saat ini belum memproyeksikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Sampang KH. A Fannan Hasib didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hary Soeyanto, mengatakan, sejauh ini masih melakukan pembahasan KUA-PPAS Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Sehingga, anggaran untuk penanganan banjir masih belum diproyeksikan.
“Tergantung DPRD-nya nanti, kan masih dilakukan pembahasan. Jadi tidak bisa disampaikan sekarang. Sekarang cuma rancangan di kita. Tidak berani kita sampaikan, iya kalau DPRD setuju,” katanya.
Fannan mengatakan, banjir merupakan kesalahan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai kewenangan terhadap keberadaan Sungai Kali Kamoning. “Asal diketahui mengenai banjir, Provinsi sudah mengakui bahwa yang salah itu dirinya bukan Sampang. Gus Ipul juga begitu, karena kewenangan sungai ini milik Provinsi,” akunya.
Sementara Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah mengatakan, untuk anggaran penanganan banjir yang bersumber dari APBD dipastikan ada di KUA-PPAS. Hanya saja untuk rancangan anggaran kegiatan itu, nantinya ada di R-APBD yang akan masuk. Namun sejauh ini masih belum, karena saat ini masih pandangan umum dan plafon penganggaran.
“Yang jelas ada. Tapi masih belum. Nanti di dinas teknis akan mengajukan RKA penggunaan anggaran itu. Untuk bantuan dari Jawa Timur masih belum diketahui, termasuk nanti bantuan BK. Dan sampai sekarang pula bantuan itu masih belum masuk, makanya masih dikosongin, kecuali nanti ada keputusan Gubernur,” jelasnya.
“Penanganan banjir itu ada, nanti itu akan dialokasikan ke masing SKPD. Makanya tadi kami instruksikan, RKA untuk segera disetor ke TAPD, supaya TAPD segera menyetor ke kita. Nah nanti itu akan diketahui untuk ini, untuk itu,” imbuhnya. (MUHLIS/MK)
