SUMENEP, koranmadura.com – Sedikitnya Rp 12 miliar anggaran kesehatan untuk masyarakat miskin di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep belum tersalurkan. Anggaran miliaran rupiah yang bersumberkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tingkat II itu diperuntukan pembayaran surat pernyataan miskin (SPM) selama enam bulan di rumah sakit umum daerah Dr Moh Anwar. Akibatnya, anggaran tersebut ngendon di Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.
“Rata-rata di rumah sakit Dr Moh Anwar klaim dana SPM setiap bulan Rp2 miliar. Tahun ini yang terbayarkan hanya sampai April. Sehingga per Oktober sudah enam bulan yang belum terbayar,” kata Kepala Dinkes Sumenep, dr A Fatoni, Rabu 30 November 2016.
Dikatakan, salah satu faktor belum tersalurkan anggaran tersebut karena pihak rumah sakir Dr Moh Anwar tidak rutin melakukan penagihan. Sehingga pembayaran belum bisa dilakukan.
Mantan Kepala UPT Puskesmas Rubaru itu mengungkapkan, dari berbagai pusat pelayanan kesehatan di Sumenep, hanya Rumah Sakit Dr Moh Anwar yang secara adminitrasi tidak tertip dan selalu lambat. Sementara penagihan (SPM) di sejumlah pelayanan kesehatan yang lain, seperti di 30 Pusat Kesehatan Masyarakakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Islam (RSI) Kalianget termasuk Rumah Sakit Dr Soetomo Surabaya rutin melakukan penagihan setiap bulan.
“Hanya rumah sakit Dr Moh Anwar saja yang sering telat,” jelasnya.
Menurut Fatoni, keterlambatan penagihan di Rumah Sakit Dr. Moh. Anwar bukan yang pertama kali terjadi, tahun 2015 pihak rumah sakit terlambat melakukan penagihan sehingga anggaran tersebut tidak mencukupi dan harus dianggarkan di tahun 2016.
Pemerintah Daerah tahun 2016 menganggarkan sebesar Rp50 miliar untuk pembayaran pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin (SPM). Dengan begitu, Pemerintah selalu siap untuk membayar klaim SPM apabila secara adminitrasi sudah sesuai peraturan yang berlaku.
“Bukan kita yang tidak mau ngeluarin, melainkan dari pihak rumah sakit yang tidak melakukan penagihan,” tegas Fatoni.
Sementarta itu, Direktur Rumah Sakit Dr Moh Anwar Sumenep, dr Moh Fitril Akbar, membantah jika dikatakan sejak enam bulan terakhir tidak menyetorkan adminitrasi. Sesuai data yang diterima, rumah sakit sejak awal tahun selalu mengklaim setiap bulan.
“Terakhir yang kami klaim 25 November. Jadi kalau bulan ini selesai, otomatis bulan sebelumnya sudah,” katanya saat dihubunhgi kemarin.
Hanya saja, kata Fitril, meskipun rutin mengklaim setiap bulan, anggaran SPM yang diterima belum utuh. “Yang kami terima terkhir hanya bulan Juni, untuk Agustus hingga November belum,” tegasnya. (JUNAIDI/RAH)
