SUMENEP, koranmadura.com – Kepolisian Resor Sumenep, Jawa Timur, menerjunkan satu batalion polisi untuk mengamankan proses pemilihan anggota musyawarah Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa (Kades) Beluk Kenek, Kecamatan Ambunten, Rabu, 28 Desember 2016.
Kepala Polres Sumenep, Ajun Komisaris Besar Polisi H Joseph Ananta Pinora mengatakan, pengamanan proses pelaksanaan PAW Kades Beluk Kenek berbeda dengan pengamanan saat pelaksanaan PAW Kades maupun Pilkades Serentak yang telah selesai dilakukan.
Sebab, sejak awal pelaksanaan proses pelaksanaan PAW Kades Beluk Kenek menuai polemik yang dilakukan oleh oknum tertentu. “Kali ini kami sengaja memberikan pengaman ekstra,” katanya, saat ditemui di Kantor Balai Desa Beluk Kenek, Rabu, 28 Desember 2016.
Menurutnya, pengamanan proses pelaksanaan PAW Kades Beluk Kenek tidak hanya dilakukan oleh personel dari Polres Sumenep, melainkan juga melibatkan dari unsur TNI dan juga puluhan personel Brimob.
Puluhan personel Brimob saat melakukan pengamanan semuanya dilengkapi dengan senjata laras panjang. “Personel kami kerahkan sampai hari H mendatang. Selain itu patroli kami alihkan di Desa Beluk Kenek,” jelasnya.
Hari ini merupakan penetapan tokoh yang bakal menjadi peserta musyawarah dalam pelaksanaan PAW Kades Beluk Kenek mendatang. Saat penetapan tokoh ratusan masyarakat mendatangi balai desa setempat. Meskipun demikian, peenetapan tokoh tetap dilakukan dan berjalan lancar sesuai yang direncanakan.
Baca: Ratusan Warga Datangi Kantor Balai Desa Beluk Kenek
Seuai rencana awal, pelaksanaan PAW Kades Beluk Kenek akan dilaksanakan pada 29 November 2016 atau bersamaan dengan pelaksanaan PAW Kades 9 desa lain yang saat ini tinggal menunggu waktu pengukuhan sebagai kades definitif. Namun, karena panitia mengundurkan diri akibat mendapat protes dari warga setempat, sehingga pelaksanaan PAW Kades terpaksa digagalkan.
Selang beberapa hari kemudian, pemerintah daerah melalui Badan Permusuawaratan Desa (BPD) desa setempat kembali membentuk kepanitiaan baru, dan kembali menjadwalkan Pelaksanaan PAW Kades pada 15 Desember 2016. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil karena kembali mendapat protes keras dari masyarakat setempat.
Protes itu bermula karena kepala dusun dinilai tidak profesional dalam memilih tokoh yang bakal menjadi peserta musyawarah. Indikasinya, tokoh yang ditunjuk terdapat mantan nara pidana dan juga salah satu isteri kepala dusun juga dimasukan sebagai tokoh perempuan. (JUNAID/MK).
