PAMEKASAN, koranmadura.com – Komisi II DPRD Pamekasan, Madura, mempertanyakan keseriusan Pemkab Pamekasan dalam melakukan perbaikan di tubuh PDAM dan Adeni yang kondisinya tidak kunjung sehat.
Legislatif dan eksekutif telah sama-sama setuju PDAM dan Adeni dipisahkan manajemennya. Tidak seperti sekarang, Adeni masih dibawah manajemen PDAM, namun hingga saat ini rencana itu masih belum terealisasi juga.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi. Menurutnya, sejak tahun 2014 pihaknya sudah menyarakan agar kedua perusahan itu manajemennya dipisah, karena berbeda orentasi bisnis.
“Dan saat itu eksekutif (pemkab) juga sutuju untuk melakukan pemisahan demi pertumbuhan usaha Adeni, bahkan sudah dilakukan kajian. Tapi, sampai sekarang belum juga dilakukan pemisahan. Padahal itu demi kebaikan PDAM dan Adeni juga,” kata Hosnan.
Lanjut Politisi PAN ini, Adeni akan sulit maju jika manajemennya tetap ditangani PDAM, karena perusahaan air kemasan itu murni bisnis, sehingga beda dengan PDAM yang kegiatannya lebih cenderung untuk kegiatan sosial pemenuhan air bersih masyarakat.
“Kajian sudah dilakukan oleh pemkab, tapi bagaimana kelanjutan dan keputusan akhirnya kami di dewan belum tahu. Kami berharap pemisahan PDAM -Adeni segera dilakukan, karena kalau masih ditunda-tunda kapan Adeni maju dengan cepat,” ungkapnya. (ALI SYAHRONI/RAH)
