SUMENEP, koranmadura.com – Rencana Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, untuk menjadikan gedung BPMP-KB dan Dinkes sebagai sekber bagi seluruh organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan dinilai gegabah dan lucu. Penilaian itu diungkapkan oleh Syaiful Harir, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bidang Pemberdayaan OKP dan Hubungan antar Lembaga.
Menurutnya, pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan Parawisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) dinilai lambat, sebab sebelum pemkab merencanakan hal tersebut sebagian organisasi kepemudaan -OKP sudah mempunyai bangunan sendiri, seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Gerakan Pemuda Ansor, dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). “Pembangunan sudah hampir selesai. Jadi, ide pemkab ini lambat, dan OKP lainnya pun sudah mulai membeli tanah,” kata Harir, Sabtu, 4 Februari 2017.
Baca Juga: Eks Gedung Dinkes dan BPMP-KB Akan Dijadikan Pusat Kegiatan OKP
Harir menambahkan, bagaimana mungkin Disbudparpora mampu melaksanakan itu, sedangkan mengurus dana hibah saja tidak mencover semua OKP. “Saya kurang yakin pemerintah dalam hal ini Disbudparpora tahu terhadap berapa jumlah OKP di Sumenep,” ucapnya.
“Jika Disbud (Disbudparpora) ingin menyediakan sekber untuk OKP karena ingin menepis anggapan publik yang selama ini menganggap pemkab kurang mengayomi pemuda Sumenep (OKP). Bagi kami itu cara yang salah, sebab OKP itu tidak butuh sekber, tapi butuh komunikasi dan koordinasi yang jelas serta pengayoman dalam rangka pengembangan SDM,” imbuhnya
Akan tetapi, dirinya tidak akan menghalangi pemerintah merencanakan hal itu semua, namun pihaknya pesimis hal itu akan terjadi mengingat sampai detik ini rencana itu belum pernah terkomunikasikan dengan DPD KNPI selaku induk OKP di Sumenep.
“Apalagi Pak Sofi selaku kepala Disbudparpora merupakan salah satu kepala dinas yang susah diajak koordinasi dengan pemuda, serta susah bisa dipegang omongannya,” tegasnya. MADANI/RAH
