JAKARTA, koranmadura.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengusulkan penggunaan dana desa diumumkan di rumah-rumah ibadah. Langkah itu dinilai JK sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya penyelewengan.
“Jadi harus disarankan progresnya diumumkan di rumah-rumah ibadah, kayak masjid, gereja, setiap Jumat atau Minggu,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2017).
JK mencontoh transparansi dana penggunaan masjid yang diumumkan secara terbuka setiap minggunya kepada masyarakat. “Bahwa dananya sekian dipakai untuk ini, jadi masyarakat bisa periksa,” ujarnya.
Saat ini tercatat ada sekitar 75 ribu desa yang ada di Indonesia. Partisipasi pengawasan dari masyarakat kata JK sangat dibutuhkan.
“Ya itulah perlunya keterbukaan di desa sendiri, kan supaya dia tahu bahwa anggaran sekian, kalau dia bilang dipotong sekian, pasti ribut, jadi harus diumumkan kayak di masjid,” sebutnya.
KPK sebelumnya mengaku melakukan kajian terhadap pengelolaan dana desa. Sebab, pengelolaan dana desa sangat rentan terjadi tindak pidana korupsi.
Hasil kajian tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah. KPK menyebut pengelolaan dana desa mempunyai kelemahan dalam empat aspek, yakni regulasi, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia yang mengelola dana desa.
(detik.com)
