SUMENEP, koranmadura.com – Setelah tak ada yang menemui di kantor Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, aksi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) terkait polemik pengangkatan istri Bupati, Nurfitriana, sebagai komisari PT. BPRS Bhakti Sumekar, pindah ke kantor DPRD setempat, Kamis, 8 Pebruari 2018.
Sebelum ditemui beberapa anggota Komisi II DPRD Sumenep di ruangan komisi, para mahasiswa menyampaikan aspirasi di depan kantor wakil rakyat di Jl. Trunojoyo.
Ada beberapa hal disampaikan mahasiswa kepada anggota Komisi II DPRD terkait pengangkatan istri bupati sebagai komisaris salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang perbankan itu.
“Pertama kami menyampaikan kepada DPRD, bahwa dalam proses pengangkatan Ibu Fitri (sapaan akrab istri Bupati Sumenep) sebagai komisaris BPRS ada indikasi nepotisme,” ujar koordinator aksi, Mohammad Sutrisno.
Selain itu, pihaknya juga berharap agar DPRD Sumenep tegas dalam menjalankan salah satu fungsinya, dalam hal ini melakukan kontrol terhadap eksekutif. Sutris meminta anggota dewan tidak hanya semangat dalam menjelankan fungsi budgeting. “Ini tolong diawasi. Tolong dikontrol dengan baik. Karena ada indikasi tidak beres,” tegasnya.
Menyikapi kedatangan mahasiswa, anggota Komisi II DPRD Sumenep, Bambang Prayogi mengaku bahwa pihaknya wajib mendukung gerakan mereka. Ia juga menilai langkah mahasiswa yang mempersoalkan pengangkatan istri Bupati sebagai komisari BPRS merupakan hal wajar.
“Ini wajib untuk kami tindaklanjuti. Kami memang sudah punya agenda untuk mengundang semua Satker terkait pada pertengahan bulan ini untuk membicarakan hal itu,” katanya. (FATHOL ALIF/MK)
