SUMENEP, koranmadura.com – Hingga saat ini, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, masih tidak berdaya. Belum mendapat perhatian sama sekali dari Pemerintah Kabupaten maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.
Padahal peranan RT/RW sangat besar dan cukup berat tanggungjawabnya di dusun masing-masing.
“Kalau di kabupaten lain, RT/RW itu diperhatikan kesejahteraannya. Di Malang setiap RT 200 ribu, RW Rp 250 ribu. Di DKI Jakarta lebih besar, RT dibayar Rp 1,5 juta. RW dijatah Rp 2 juta. Barangkali RT/RW di Sumenep kalau ingin dibayar harus hijrah dulu ya ke Malang atau ke DKI,” canda seorang RW yang ingin identitasnya dirahasiakan.
Seharusnya, kata Ketua BPD Longos, Ridwan Khalqi, pemerintah lebih serius memerhatikan kesejateraan mereka. “Saya mendukung banget RT/RW di Sumenep juga diberdayakan oleh pemda. Meskipun tugas-tugasnya tidak seperti RT/RW di DKI dan Malang,” ucapnya, Jumat, 9 Maret 2018.
Pemerintah jangan hanya berpikir menaikkan gaji PNS dan legislatif, yang gajinya sudah besar, sementara RT/RW hanya diberi tanggung jawab di dusun tanpa diperhatikan kesejahteraannya.
“Pemerintah daerah sebetulnya mampu. PAD di Sumenep ini besar lho. Menggaji kepala dusun bisa, masak memberi insentif RT/RW tidak bisa. Saya lihat sebenarnya ini masalah kemauan. Mau tidak pemda itu memberi insentif RT/RW?” ujarnya. (RAH/VEM)
