PAMEKASAN, koranmadura.com – Aliansi Pelayanan Rakyat Tlanakan (APRT) mendatangi DPRD Pamekasan, untuk mengeluhkan pelayanan Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Pamekasan, Rabu, 7 Maret 2018.
Pertemuan di ruang sidang paripurna DPRD Pamekasan itu berlangsung sekitar 2 jam lebih yang ditemui Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Muhammad Sahur dan anggota Komisi IV lainnya.
Koordinator APRT, Sultan Takdir Ali Syahbana mengatakan, ada sejumlah kebijakan baru di BPJS yang diterapkan tanpa dilakukan sosialisasi berlebihan dulu ke masyarakat, sehingga pengurusan BPJS menjadi terkendala.
“Kami ini orang-orang yang ditunjuk desa untuk mendampingi warga dalam mengurus BPJS. Kami sering menjadi pelimpahan kekewacaan masyarakat pada pelayanan BPJS,” kata Sultan.
Sayang, pihak BPJS yang diundang Komisi IV untuk memberikan penjelasan pada audiensi tersebut tidak hadir. Sehingga, sejumlah anggota Komisi IV bersama APRT mendatangi kantor NPJS.
“Keluhan terhadap BPJS sering kami terima, makanya biar persoalan serupa tidak terus berulang, kami akan ke kantor BPJS biar semua jelas dan permasalahan bisa selesai,” kata Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Muhammad Sahur. (ALI SYAHRONI/MK/DIK)
