PAMEKASAN, koranmadura.com – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Apik menilai, pemerintah kurang maksimal dalam melakakukan pengawasan sapi ternak.
Menurutnya, hewan ternak yang ada di Pamekasan sangat banyak. Jumlahnya sekitar 190 ekor yang tersebar di 178 desa dengan jumlah pengawas yang tidak sepadan, sehingga dirasa kurang maksimal.
“Pengawasan terhadap hewan tidak maksimal tebukti jumlah pengawas tidak sepadan dengan jumlah populasi hewan ternak yang ada,” jelas Apik, Selasa, 4 September 2018.
Lanjutnya, Dia berharap, pengawasan yang dilakukan terhadap sapi ternak seharusnya seimbang dengan populasi yang ada, biar masyarakat tidak khawatir dan aman dari penyebaran penyakit.
“Ada empat unit pelayanan teknis (UPT) yang bertugas mengawasi sapi dan setiap-tiap UPT personelnya kurang dari 10 orang, ini bisa kewalahan dalam megawasi kesehatan hewan ternak itu,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Pamekasan, Bambang Prayogi mengatakan, tidak sepakat kalau pengawasan di katakan kurang maksimal. Justru pihaknya berupaya semaksimal mungkin meski kekurangan personil agar pengawasan tetap dilakukan.
“Pemerintah berusaha bekerja secara maksimal dalam melakukan pengawasan hewan ternak itu. Apalagi pengawasan terhadap kesehatan hewan, kami turun langsung ke lapangan,” ujarnya. (SUDUR/ROS/VEM)
