Menu

Mungkinkan KLB PSSI Digelar? Ini Jawaban Ketua Ad Hoc Integritas

Mungkinkan KLB PSSI Digelar? Ini Jawaban Ketua Ad Hoc Integritas
Ketua Ad Hoc Integritas PSSI, Ahmad Riyadh saat diwawancara usai melantik Pengurus Askab PSSI Sumenep di Pendopo Agung Sumenep. (fathol alif)

SUMENEP, koranmadura.com – Pasca ditetapkannya Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI, Joko Driyono, sebagai tersangka kasus dugaan perusakan alat bukti pengaturan skor, belakangan muncul desakan agar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menggelar kongres luar biasa.

Salah satu desakan itu salah satunya disampaikan Manajer Madura FC, Januar Herwanto, yang selama ini lantang menyuarakan agar PSSI segera berbenah demi masa depak sepakbola nasional. Lalu, adakah rencana PSSI untuk menggelar KLB?

Ketua Ad Hoc Integritas PSSI, Ahmad Riyadh, mengatakan, kalau memang ada permintaan dari mayoritas klub, KLB bisa dilaksanakan. “KLB itu urgensinya apa sekarang? Kepentingannya apa?” kata dia, usai melantik pengurus Askab PSSI Sumenep, Senin, 18 Februari 2019.

Menurut pria yang juga Ketua Asprov PSSI Jawa Timur itu, kalaupun saat ini Plt Ketua PSSI telah ditetapkan tersangka oleh polisi, dalam hal ini Satgas Antimafia Bola, hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menggelar KLB. Sebab berdasarkan Statuta tidak ada kaitannya.

“Menurut Statuta tidak ada kaitannya. Kan, harus dibuktikan dulu. Artinya apa, kalau ada keputusan pengadilan yang menyatakan bersalah, itu baru,” tambahnya.

Namun demikian, dia berharap dengan dinamika yang telah terjadi selama ini, ke depan PSSI dan sepakbola nasional ke depan bisa lebih baik. “Kalau penyakitnya sudah dikurangi, kebakarannya sudah dipadamkan, kan, jadi bagus,” ujarnya.

Sekadar diketahui, dalam beberapa bulan terakhir dunia sepakbola nasional diterpa prahara kasus pengaturan skor. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 11 orang sebagai tersangka, mulai pihak wasit hingga anggota Komisi Disiplin PSSI.

Para tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. (FATHOL ALIF/SOE/DIK)

  • 18
    Shares

Tanggapi Facebook

Editor:
KOMENTAR

PAMANGGI

LAPORAN KHUSUS

error:

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional