SAMPANG, koranmadura.com – Mendapat kabar yang tidak enak, belasan Juru Parkir (Jukir) yang beroperasi di wilayah perkotaan Sampang, mendatangi komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Kedatangan mereka berkaitan untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana pemerintah menerapkan parkir berlangganan. Alasan mereka karena belum jelasnya regulasi dan adanya kabar pemangkasan terhadap jukir.
“Kami menyampaikan ini kepada wakil rakyat supaya didengar dan disampaikan pula kepada pejabat terkait. Intinya, kami menolak, karena kami menilai pemkab belum siap menerapkannya,” ujar Rifai, juru bicara rombongan jukir dihadapan Komisi I, di ruang Komisi Besar, DPRD setempat, Jumat, 22 Maret 2019.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut. Selain itu, pemerintah juga diminta supaya membuat regulasi yang jelas mengenai gaji jukir. “Ya kalau memaksa, kami tentu akan turun jalan,” ancamnya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Sampang, Aulia Rahman, berjanji akan menyampaikan hal itu kepada Bupati Sampang. Pihaknya juga bersepakat untuk menolak rencana parkir berlangganan karena dinilai belum bisa diterapkan di kota kecil seperti di Kabupaten Sampang.
“Parkir berlangganan itu umumnya bisa diterapkan setelah banyak gedung tinggi dan besar di Sampang. Dan analisa Dishub setempat tidak ada yang meyakinkan kami untuk penerapan parkir berlangganan,” ujarnya.
Namun sayang, pihak Dishub setempat tidak menghadiri undangan Komisi I untuk membahasnya bersama para Jukir saat ini.
“Kami juga menolak, sebenarnya program ini sudah direncanakan sebelumnya, karena program tersebut bukan program seratua hari kerja bupati terpilih. Dan rencana penerapan itu terkesan dipaksakan,” pungkasnya. (MUHLIS/ROS/DIK)
