Menu

Miliaran Dana Bansos Tertahan, KPM Demo Kantor BRI Sampang

Miliaran Dana Bansos Tertahan, KPM Demo Kantor BRI Sampang
KPM bersama aliansi Peduli KPS saat berdemo di depan kantor Cabang BRI Sampang. (muhlis)

SAMPANG, koranmadura.com – Puluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didampingi Aliansi Penduli Keluarga Pra Sejahtera (KPS) melakukan aksi demonstrasi ke kantor Cabang Bank BRI Sampang.

Aksi tersebut sebagai buntut mengendapnya dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH) sekitar Rp 6,7 miliar milik 2.727 KPM se-Kabupaten Sampang selama tiga tahun lamanya.

“Pencairan bansos PKH ini melalui pihak ke tiga yaitu Himbara bank BRI agar disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Tapi faktanya kami menemukan Rp 6,7 miliar yang belum dicairkan. Dan alhamdulillah dengan aksi turun jalan ini ada solusi dari BRI untuk mmepertemukan semua pihak untuk mengurai semua persoalan yang menjadi penyebab terhambatnya penyaluran bansos sebanyak 2.727 KPM,” ujar Tamsul, salah seorang korlap aksi di kantor Cabang BRI, Rabu, 21 Agustus 2019.

Pihaknya meminta, pihak BRI bahwa aksi dan pengawalan terhadap hak rakyat tersebut tidak cukup sekali saja. “Kita terus pantau atas sikap dan statemen pihak BRI yang berjanji menindaklanjutinya. Dan apabila nanti tidak ada tindaklajut yang jelas dari proses itu, maka sekalipun kami harus ke Kemensos langsung, karena ini menyangkut hak dan kepentingan rakyat miskin di Sampang,” tegasnya

Sementara Pimpinan Cabang Bank BRI Kabupaten Sampang, Imam Syafii memberikan apresiasi dan berterimaksih atas masukan dan informasi yang disampaikan oleh para demonstran.

“Kalau tidak ada demonstran ini, kami tidak akan mengerti. Tapi yang jelas kami tegaskan uang negara itu, satu rupiah pun tidak boleh ditambah ataupun dikurangi, apalagi dibungakan oleh bank. Jujur kami juga kepikiran karena kami juga ditarget oleh pusat agar dana PKH segera dicairkan,” ungkapnya.

Lanjut Syafii mengatakan, soal dana milik 2.778 KPM yang belum tercairkan sejak 2017 hingga saat ini diakuinya memang benar adanya. Pihaknya meminta dilakukan rekonsiliasi dan klarifikasi dari semua pihak. sebab hasil rekonsiliasi Dinsos masih terdapat selisih yang dimungkinkan belum dilakukan pelaporan kepada para pendamping. Bahkan pihaknya menegaskan hari ini melakukan proses pencairan meski dengan segala kekurangan administrasi bagi 1.130 KPM

“Saya juga kasihan kepada para pendamping karena di uber-uber masyarakat karena haknya yang tertahan. Demi Allah, BRI hari ini nekat mencairkan, Saya memberanikan diri ini, ya paling ditegur atau dipecat. Tapi hak masyarakat jangan sampai oleh BRI atau oknum ditahan,” akunya.

Lebih jauh Syafii mengaku per tanggal 20 Agustus telah melakukan proses pencairan terhadap 1.130 KPM yang statusnya juga tidak boleh dilakukan pencairan. Namun untuk 2.778 KPM masih harus dilakukan konsiliasi.

“Jadi 1.130 dan 2.778 KPM akan kami salurkan sepanjang orangnya ada, jika datanya lengkap tapi orangnya tidak ada itu dikuasakan, saya akan didepan (mempertanggungjawabkan) karena memang selama ini di unit dan cabang merasa ketakutan. Jadi kami mohon dikawal dan bantuannya dari semua pihak,” tegasnya. (MUHLIS/ROS/DIK)

Facebook Comments

Editor:
KOMENTAR

KORAN MADURA

PAMANGGI

KORAN MADURA

LAPORAN KHUSUS

ADVERTISEMENT




error:

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional