Menu

Mahasiswa Ungkap Sulitnya Warga Kepulauan Urus Administrasi Kependudukan

Mahasiswa Ungkap Sulitnya Warga Kepulauan Urus Administrasi Kependudukan
Mahasiswa kepulauan demonstrasi di depan Kantor Dispendukcapil Sumenep

SUMENEP, koranmadura.com – Sejumlah mahasiswa demonstrasi di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Jumat, 11 Oktober 2019.

Baca: Mahasiswa Kepulauan Demo di Depan Dispendukcapil Sumenep

Dalam aksinya kali ini, mereka menyuarakan aspirasi, salah satunya, terkait sulitnya mengurus dan membuat administrasi kependudukan di wilayah kepulauan.

Koordinator aksi, Muhammad Safi menyampaikan selama ini kebijakan Pemkab Sumenep, dalam hal ini Dispendukcapil, tidak berpihak kepada warga kepulauan.

Menurut dia, beberapa tahun lalu Dispendukcapil sudah menerapkan sistem “jemput bola” agar masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP bisa melakukannya. Namun sistem itu tidak berjalan maksimal.

“Karena petugasnya kadang hanya menunggu di Kantor Kecamatan, tidak turun ke desa-desa di kepulauan,” ujarnya.

Sehingga warga kepulauan yang ingin membuat administrasi kependudukan, seperti e-KTP, tetap harus ke daratan (Kota Sumenep). Untuk itu biaya yang harus dikeluarkan cukup fantastik.

“Kalau warga kepulauan ingin buat e-KTP harus ke Sumenep (kota), dengan biaya minimal 500 ribu. Itu pun yang dari Pulau Raas. Kalau dari Kangean antara 700 sampai 800 ribu. Bahkan kalau dari Sapeken, khususnya Desa Sakala yang secara geografis sudah dekat dengan Sulawesi, biayanya bisa jutaan,” ungkap dia.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemkab Sumenep agar menganggarkan pengadaan sarana yang bisa menerbitkan e-KTP masing-masing kepulauan. Sehingga ketika ada warga pulau yang ingin membuat e-KTP tidak perlu ke daratan.

“Kalau menurut kami, itu solusi terbaiknya. Kami berharap Dispendukcapil segera menganggarkan untuk pengadaan sarana seperti itu di masing-masing kepulauan,” tegasnya.

Plt. Kepala Dispendukcapil Sumenep, Abd. Basith mengatakan pihaknya sebetulnya sudah melaksanakan langkah-langkah terkait beberapa hal yang disampaikan mahasiswa kepulauan tersebut.

“Bukan kami tidak bertindak. Tapi karena di dalam sistem pemerintahan ada aturan teknis dalam penganggaran, tentu kami harus menaati aturan yang ada,” ujarnya.

Bahkan, sambungnya, di tahun 2019 ini sudah ada dua UPT di kepulauan yang telah dilengkapi sarana sebagaimana yang disampaikan mahasiswa, yakni di Kecamatan Gayam dan Arjasa. “Di dua UPT di kepulauan sudah tersedia sarana untuk kegiatan administrasi kependudukan,” ungkapnya. (FATHOL ALIF/SOE/VEM)

Facebook Comments

Editor:
KOMENTAR

KORAN MADURA

KORAN MADURA

KORAN MADURA

PAMANGGI

KORAN MADURA

KORAN MADURA

KORAN MADURA

LAPORAN KHUSUS

error:

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional