SAMPANG, koranmadura.com – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Anang Joenaidi tak menampik jika pendistribuan air untuk warga terdampak kekeringan jauh dari kata cukup.
“Warga yang hanya dapat jatah dua liter per jiwa, itu benar sekali. Karena memang distribusi air bersih memng tidak mencukupi kebutuhan warga. Kami hanya memberikan bantuan di saat ada bencana,” katanya Senin, 4 November 2019.
Menurut Anang sapaan akrab Anang Joenaidi, anggaran senilai Rp 150 juta untuk pendistribusian air bersih terhadap warga terdampak kekeringan hanya tiga tangki air untuk setiap desa selama tujuh bulan.
“Untuk menambah porsi distribusi air bersih ke desa bencana kekeringan kritis, malah kami gandeng PMI, Bank, BPRS, BNI dan pihak lain,” akunya.
Selain itu, pihaknya mengaku juga bekerjsama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Trunojoyo Sampang untuk pendistribusian air bersih ke 68 desa yang mengalami kekeringan kritis, yakni empat tangki dari BPBD dan tiga tangki dari PDAM.
“Kami juga berterimakasih kepada DPRD atas usulan penambahan anggaran untuk penanggulangan bencana, khususnya pendistribusian air bersih di saat musim kemarau,” ujarnya.
Untuk mengatasi kebutuhan air bersih dalam jangka panjang, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersifat teknis seperti DPUPR untuk pembangunan embung maupun sumur bor.
“Sudah kami koordinasi dengan OPD teknis, data-data yang kami miliki disampaikan kepada OPD teknis,” tegasnya.
Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sampang, Alan Kiasan dalam kajian dan perhitungannya, jatah dua liter air bersih per jiwa yang mengalami bencana kekeringan jauh dari cukup. Bahkan pihaknya mengusulkan penambahan anggaran senilai Rp Rp 804 juta dari yang semula senilai Rp 150 juta selama tujuh bulan di musim kemarau 2019.
“Per tangki air berisi lima ribu liter seharga Rp 300 ribu, sehingga 134 ribu jiwa dibagi lima ribu liter maka total anggaran ditemukan Rp 804 juta. Anggaran yang hampir Rp 1 miliar itu nantinya akan meringankan beban kebutuhan masyarakat karena bencana kekeringan harus diatasi oleh pemkab. Sebab tahun 2019 lalu, pendistribusian air bersih banyak yang mengeluh karena porsinya sedikit,” hitungannya. (Muhlis/SOE/VEM)
