Oleh : Miqdad Husein
Kedamaian masyarakat negeri ini kembali terganggu ketika terjadi pembakaran Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (3/9). Tindakan kekerasan itu seharusnya tidak perlu terjadi atas dasar apapun. Tindakan main hakim sendiri memperlihatkan betapa keadaban beragama masih menjadi persoalan pada sebagian masyarat negeri ini.
Kejadian itu berawal provokasi dari sebuah masjid tak jauh dengan Masjid Ahmadiyah. Massa berjumlah sekitar 130 melakukan penyerangan setelah sebelumnya menggelar semacam apel di halaman masjid.
Selama ini memang persoalan Ahmadiyah seperti menjadi duri dalam daging ummat Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang secara tegas melalui fatwa menyebutkan bahwa Ahmadiyah bukan bagian dari agama Islam dan sesat Namun, masih mudah ditemukan berbagai aktivitas peribadatan Ahmadiyah di berbagai daerah. Padahal SKB Tiga Menteri melarang berbagai aktivitas Ahmadiyah.
Dalam kondisi tenang, berbagai aktivitas peribadatan Ahmadiyah itidak mendapat gangguan masyarakat. Aparat yang berwenang kadang melakukan pembiaran jika masyarakat muslim, tidak mempermasalahkan. Namun, seperti kasus di Sintang, Kalbar, ketika muncul provokasi, apalagi dari sebuah Masjid melalu khotbah misalnya, akan mudah sekali memantik tindak kekerasan.
Bagi sebagian kalangan intelektual muslim, kehadiran Ahmadiyah memang dianggap sebagai realitas keyakinan dalam beragama. Mereka menilai memiliki hak sama untuk menjalankan keyakinannya.
Masalahnya, tak setiap ummat Islam berpikir sama. Bahkan secara faktual sebagian besar ummat Islam negeri ini menganggap Ahmadiyah, mengacu pada fatwa MUI sebagai ajaran sesat dan menyesatkan. Apalagi ketika secara lebih luas, mengacu pada keputusan Risalah Amman, Ahmadiyah tidak termasuk mashab Islam yang diakui.
Di sinilah muncul antara hak menjalankan keyakinan dan pandangan ummat Islam serta realitas sosial terkait penanganan Ahmadiyah. Siapapun berhak menjalankan keyakinan keagamaannya di negeri ini. Namun menjadi masalah ketika hitam putih Ahmadiyah dianggap menciderai ajaran Islam. Di satu sisi Ahmadiyah mengaku bagian dari agama Islam namun di sisi lain ada ajaran mendasar yang berbeda dengan ajaran agama Islam.
Sering para pejuang kebebasan hanya melihat Ahmadiyah dari sudut pandang mainstream ajaran Islam dan ummat yang menganggap Ahmadiyah ajaran sesat. Padahal Ahmadiyah sendiri juga menyebut sesat ummat Islam yang berada di luar Ahmadiyah. Bahkan, jika ummat Islam di luar Ahmadiyah sholat di Masjid Ahmadiyah, tempat dan bekas sholat dibersihkan.
Jadi secara sudut pandang keagamaan sebenarnya sama-sama memandang sesat.
Ummat Islam mayoritas di negeri ini memandang sesat Ahmadiyah, karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi, sementara ajaran Ahmadiyah sendiri menganggap sesat dan kafir ummat Islam, yang tidak menjalankan ajaran Ahmadiyah.
Dua posisi bertolak belakang ini yang kadang kurang terungkap ke permukaan sehingga selalu menyalahkan lembaga resmi seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan Ormas Islam lainnya, yang menganggap Ahmadiyah sesat. Padahal Ahmadiyah sendiri bersikap sama, juga menganggap sesat dan bahkan kafir. Jadilah saling menyesatkan.
Pada wilayah pemikiran, di kalangan intelektual, persoalan seperti ini termasuk remeh temeh. Tetapi tidak demikian jika terjadi di wilayah akar rumput. Persoalannya berbeda. Apalagi jika kemudian dikompori oleh retorika panas menggunakan dalil-dalil agama.
Pernah ada usulan jalan tengah agar Ahmadiyah tidak menyebutkan sebagai bagian dari agama Islam. Katakanlah, sebagai agama Ahmadiyah. Tetapi mereka menolak dan tetap bersikeras mengaku sebagai bagian dari agama Islam.
Pada persoalan penanganan realitas sosial inilah akhirnya bermuara persoalan Ahmadiyah. Ini artinya, pertama tergantung cara pandang lingkungan sosial ummat Islam. Jika masyarakat muslim menganggap biasa saja, jemaah Ahmadiyah aman-aman saja. Tetapi jika masyarakat muslim lebih aktif dan progresif, mereka tidak akan membiarkan karena mengganggap mengotori ajaran agama Islam.
Kedua, kejelian dan kewaspadaan aparat berwenang serta para tokoh agama Islam. Mereka harus lebih aktif mencermati dinamika sosial lingkungannya jika memang ada aktivitas Ahmadiyah. Perlu langkah-langkah antisipasi jika ternyata tercium aroma munculnya tindak kekerasan.
Ummat Islam, perlu mengembangkan sikap rasional berkeadaban. Betapapun sesuai fatwa MUI bAhmadiyah merupakan ajaran sesat dan keluar dari ajaran Islam, jangan sampai terperangkap tindakan emosional, anarkis. Atas dasar alasan apapun tindakan kekerasan, main hakim sendiri melanggar perundang-undangan. Karena itu, laporkan dan serahkan kepada aparat berwenang untuk bertindak sesuai perundang-undangan. Dengan penanganan aparat dapat dihindari potensi kerusuhan dan lainnya.
Sikap seperti itulah yang perlu dikedepankan ummat Islam. Tidak hanya dapat menghindari kerusuhan tapi juga sebagai wujud keadaban sejalan nilai-nilai suci ajaran agama Islam.
