SAMPANG, koranmadura.com – Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan kebencanaan di daerah di Kabupaten Sampang, tampaknya menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur, Erwin Indra Widjaja menyampaikan, unsur Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan salah satu Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang perlu terus dilakukan peningkatan di seluruh kota/Kabupaten di Jawa Timur. Sebab IRB menjadi salah satu bagian dari indikator kinerja utama dalam pemenuhan IKD. Namun begitu, pihaknya tidak memungkiri jika posisi Jawa Timur saat ini juga masih dalam kategori sedang atau cukup bagus dalam IKD.
“Salah satu komponen IKD yaitu adanya sebuah kelembagaan yang baik di daerah yaitu berupa koordinasi dan komunikasi. Kemudian di Kabupaten/kota, selain BPBD ada juga Forum pengurangan bencana. Keberadaan dua komponen itu sangat penting untuk pengurangan risiko bencana di masing-masing daerah,” katanya usai mengisi acara loka karya kesiap siagaan, sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana, Kamis, 28 Oktober 2021.
Erwin sapaan akrab Erwin Indra Widjaja mengatakan, secara prinsip isu kebencanaan merupakan urusan wajib dalam pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat. Menurut dia, jika mengacu dalam UU kebencanaan, seharusnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi tentang kebencanaan memiliki postur anggaran yang cukup untuk penanggulangan bencana. Sedangkan saat ini pola-pola penanganan bencana lebih pada pola preventif.
“Misal salah satunya berupa kegiatan ketangguhan masyarakat. Dan OPD terkait harus lebih menyiapsiagakan masyarakat dengan mengedukasi pra bencana (mitigasi),” paparnya.
Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang, Asroni menyampaikan, merespon baik digelarnya sosialisasi SPM sub-urusan bencana yang diinisiasi oleh Siap Siaga yang bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur. Sebab menurutnya, urusan kebencanaan dalam trendnya yaitu melalui mitigasi bencana yakni mencegah dan kesiap siagaan.
“Kita bisa mencegah agar tidak terjadi bencana dan siap siaga manakala terjadi bencana. Dan langkah kita saat ini harus lebih responsif agar nanti jika terjadi benana, kita tidak kebingungan. Memang BPBD selaku koordinator dalam urusan kebencanaan, tapi OPD terkait lain dan masyarakat juga harus responsif,” paparnya.
Lanjut Asroni menyampaikan, pemerintah daerah kabupaten sudah merencanakan membuat sistem layanan terpusat (call center) untuk melayani berbagai pengaduan dari masyarakat.
“Harapan kami, bagaimana masyarakat nantinya mendapat pelayanan dan penanganan responsif. Sebab bencana itu menyangkut keselamatan jiwa manusia. Nah di SPM, salah satunya adalah responsif kita dalam menangani pengaduan masyarakat,” terangnya.
Sekadar diketahui, sosiaisasi SPM Sub-urusan bencana tersebut diinisiasi oleh SIAP SIAGA (kemitraan indonesia-Australia), BPBD Provinsi dan Australian Goverment. Acara loka karya SPM tersebut dihadiri oleh sejumlah OPD di Sampang seperti BPBD Sampang, Dinsos PPA, Dispendukcapil, Kominfo, Dinkes, dan sejumlah pihak yanv terlibat dalam sub urusan kebencanaan. Muhlis/ROS/VEM
