BANGKALAN, koranmadura.com – Aliansi Jurnalis Bangkalan (AJB) melaksanakan kajian rutin kedua kalinya pada Rabu 19 Januari 2022. Tema yang diusung saat ini tetap mengenai arah kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Kali ini, pemateri yang diundang Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten (Sekda Pemkab) Bangkalan, Moh. Taufan Zairinsjah. Dia didampingi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Dalam kajian sebelumnya, yang diisi oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Mathur Husyairi menyebutkan, APBD di Kota Salak ini sudah kolaps. Secara kasat mata, dari tahun ke tahun, penyusunan APBD hanya copy paste.
“Komposisi APBD tidak balance, lebih besar belanja pegawai dari pada belanja modal. Penyusunan anggaran sepertinya jiplak dari tahun ke tahun ,” kata dia, saat mengisi kajian AJB pada Kamis, 29 Desember 2021 lalu.
Komposisi APBD yang tidak baik juga jadi atensi oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menurut dia, di masa virus Corona ini butuh program yang bisa memulihkan ekonomi nasional. Bangkalan adalah kabupaten yang tinggi belanja pegawai dari pada modal.
Menanggapi perihal itu, Sekda Pemkab Bangkalan, Moh. Taufan Zairinsjah menyampaikan, dalam penyusunan APBD harus ikuti rambu-rambu dari pemerintah pusat. Karena, anggaran di Kota Salak ini masih disuntik oleh pusat.
“APBD Bangkalan ini masih disusui oleh pemerintah pusat. Jadi kita harus mengikuti ketentuan peraturan dari pusat,” kata dia.
Kata dia, dalam penyusunan program dalam satu tahun tidak bisa fokus pada satu sektor saja. Sebab, sudah ada takaran anggaran di setiap bidang dari pemerintah pusat. Misalnya, untuk kesehatan 20 persen termasuk untuk belanja pegawai.
“Tapi kita harus mengikuti aturan main dari pusat. Karena anggaran yang kita gunakan dari pusat,” kata dia.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Abdul Aziz tidak menafikan sindiran dari Menteri Keuangan terkait APBD Bangkalan yang tidak sehat. Namun, pihaknya mengupayakan agar kondisi keuangan tatap berjalan stabil.
“Karena kondisi fiskal kita juga kurang baik. Seperti pendapatan asli daerah kita hanya 10 persen dari total APBD kita,” katanya. (MAHMUD)
