JAKARTA, Koranmadura.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berupaya mengintensifkan pendanaan kreatif non APBN dan menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur transportasi nasional. Upaya tersebut perlu dilakukan, agar konektivitas antar wilayah di Indonesia dapat terus berjalan di tengah keterbatasan fiskal negara.
Hal ini disampaikan Menhub saat melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI tentang pembicaraan pendahuluan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemenhub dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2023, Selasa (7/6/2022).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Novie Riyanto, Inspektur Jenderal Gede Pasek Suardika, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, Kepala BPSDMP Djoko Sasono, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Umar Aris, Sesditjen Perhubungan Udara Nur Isnin, dan Sesditjen Perhubungan Laut Arif Toha.
Menhub mengungkapkan, indikator ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 5,01% (year on year), atau lebih baik dari sejumlah negara lain seperti: Tiongkok (4,8%), Singapura (3,4%), AS (4,29%), dan Jerman (4,0%). Namun di sisi lain, situasi ketidakpastian global yang masih tinggi baik tentang Covid-19 maupun geopolitik dunia (konflik Rusia-Ukraina), membuat pemerintah harus melakukan antisipasi dengan melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2023.
Data 5 tahun terakhir, menunjukkan gap yang cukup besar antara pagu kebutuhan dengan alokasi yang diberikan kepada Kemenhub. Pada tahun 2023, pagu kebutuhan Kemenhub sebesar Rp. 73,8 triliun, sementara pagu indikatif yang dialokasikan sebesar Rp. 33,02 triliun atau terdapat selisih/gap sebesar Rp. 40,78 triliun.
“Gap yang ada ini harus dikreasikan dari pendanaan kreatif (non APBN). Beberapa pendekatan yang melibatkan pihak swasta telah kami lakukan untuk mengembangkan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara,” ujar Budi Karya Sumadi seperti dilansir dephub.go.id.
Menhub mengatakan, sampai saat ini peran swasta baik nasional maupun internasional dalam pembangunan infrastruktur transportasi makin baik. Upaya membuka peluang kerja sama internasional dengan sejumlah negara telah dilakukan seperti dengan Jepang, Korea, dan sejumlah negara di eropa.
“Saya telah intensif bicara dengan pihak World Bank, Jepang, dan Korea untuk membicarakan peluang pendanaan proyek-proyek strategis. Ke depan akan kami intensifkan,” ujar Menhub.
Selain mengintensifkan pendanaan kreatif dan mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU), penentuan skala prioritas pembangunan juga harus dilakukan. Menhub menjelaskan, fokus dan kebijakan penyusunan anggaran dan belanja tahun 2023 diarahkan pada: proyek-proyek yang sedang berjalan (pemenuhan target RPJMN, Major Project, dan Direktif seperti: PSN, Perpres, dan Kegiatan Prioritas), mengakomodasi usulan Musrenbangnas, peningkatan kualitas keselamatan dan pelayanan, mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, serta mendukung persiapan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
“Kita memang seyogyanya konsentrasi pada proyek yang sudah ada. Kalau ada inisiatif proyek baru, hanya sebatas perencanaan dan penentuan lokasi (penlok). Seperti yang sudah kami inisiasi di Palembang untuk membangun Pelabuhan di Tanjung Carat. Dimana kami berikan kesempatan kepada BUMD dan swasta untuk mengembangkannya tanpa APBN. Ini akan menjadi format yang akan dilakukan di daerah-daerah lainnya,” ucap Menhub.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna, lanjut dia, telah ditetapkan Tema RKP tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
“Makna inklusif dan berkelanjutan ini dalam. Artinya tugas kami tidak hanya bagaimana membangun transportasinya saja, tetapi bagaimana bisa menghasilkan efek berganda yang mendukung sektor pariwisata dan sektor lainnya. Misalnya, ketika membangun kereta api Makassar – Parepare, kami bersama pemda juga ikut memikirkan pengembangan destinasi wisatanya bernama Ramang-ramang yang sangat indah sekali,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya memahami pagu indikatif tahun 2023 yang dialokasikan kepada Kemenhub.
“Kami minta Kemenhub untuk menyesuaikan pagu indikatif dengan program pembangunan yang berskala nasional dan juga yang menjadi aspirasi daerah,” ucapnya.
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan RI dan Bappenas tanggal 18 April 2022 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2023, Pagu Indikatif Tahun 2023 Kemenhub dari sumber pendanaannya meliputi : Rupiah Murni Rp. 18,23 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 3,55 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Rp. 1,48 triliun, Pinjaman Luar Negeri Rp. 958 miliar, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp. 8,78 triliun.
Dari total pagu indikatif 2023 sebesar Rp. 33,02 triliun, telah dilakukan rekomposisi alokasi anggaran dan SBSN per unit Eselon I di lingkungan Kemenhub yakni: Sekretariat Jenderal Rp. 541 miliar; Inspektorat Jenderal, sebesar Rp. 96 miliar; Ditjen Perhubungan Darat Rp. 5,15 triliun; Ditjen Perhubungan Laut Rp. 8,86 triliun; Ditjen Perhubungan Udara Rp. 7 triliun; Ditjen Perkeretaapian Rp. 7,27 triliun; Badan Kebijakan Transportasi Rp. 160 miliar; Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp. 3,66 triliun; dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp. 259 miliar. (Kunjana)
