YOGYAKARTA, Koranmadura.com – Sebagai upaya pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) khususnya mendorong UMKM santri naik kelas, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menandatangani nota kesepahaman (MoU).
MoU diteken oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Hotel Meliá Purosani, Yogyakarta, Rabu (10/8/2022).
Turut hadir mendampingi Sekretaris Jenderal Kemendag dan Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Veri Anggrijono.
“MoU ini merupakan sinergi untuk mengembangkan dan memberdayakan ekonomi umat. Salah satunya, agar UMKM santri naik kelas,” ujar Mendag dalam siaran persnya.
Mendag menuturkan, pada 2021, UMKM berkontribusi dominan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sebagian besar tenaga kerja.
UMKM, lanjut Mendag, adalah tulang punggung perekonomian yang perlu didukung dari berbagai lini agar naik kelas demi memperkuat perekonomian Indonesia.
“Dalam mendukung kemajuan UMKM, Kementerian Perdagangan memiliki berbagai fasilitas berupa program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas SDM, kapasitas bisnis, dan akses pasar UMKM,” ungkap Mendag.
Ia menyebutkan beberapa strategi Kemendag untuk memajukan UMKM. Pertama, mendukung percepatan digitalisasi dengan menargetkan seribu pasar dan satu juta pedagang UMKM termasuk warung pangan di seluruh Indonesia.
Kedua, menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk pemasaran produk dalam negeri, paling sedikit 30 persen dari luas area pusat perbelanjaan.
Ketiga, mendukung target program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sehingga banyak UMKM bergabung platform digital.
Sebagai upaya mendorong UMKM naik kelas, Kementerian Perdagangan juga memfasilitasi pelaku UMKM melalui berbagai program. Antara lain bimbingan teknis pengembangan dan desain produk, pelatihan, serta pendampingan untuk menjadi UKM ekspor; percepatan akses pasar melalui berbagai kegiatan promosi di dalam negeri dan luar negeri baik secara daring di lokapasar maupun secara luring; serta bantuan sarana perdagangan berupa perbaikan warung kelontong dan pesantren mart.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf meyakini, nota kesepahaman tersebut cukup menarik dan dapat segera diwujudkan. “Dengan memotong rantai distribusi, UMKM santri dapat tumbuh, bahkan memperluas akses pasar,” jelas Staquf. (Kunjana)
