PONTIANAK, Koranmadura.com – Pemerintah tetap optimistis masih ada ruang untuk memperkuat pertumbuhan PDB sampai sebesar 1,5% setelah pandemi Covid-19, serta peningkatan investasi asing langsung (FDI) sebesar 6%. Peran sektor swasta menjadi sangat penting, terutama untuk meningkatkan kinerja bisnis di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
Terkait dengan hal tersebut, kerja sama subkawasan dalam forum Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-The Philippines – East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) juga dibangun atas visi untuk mempersempit kesenjangan pembangunan dengan memajukan daerah, dan ini dibutuhkan upaya nyata untuk memperdalam kerja sama dan kolaborasi yang konkret dan dinamis.
“Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan bergantung pada sektor swasta yang dinamis, dengan lingkungan yang kokoh bagi bisnis untuk berkembang. Digitalisasi ekonomi yang sedang berlangsung secara besar-besaran juga membuka peluang kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan inklusif,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara BIMP-EAGA Business Council (BEBC) Business Forum di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (25/11/2022).
Pemerintah dan sektor swasta perlu untuk terus memperkuat kemitraan guna memastikan tersedianya tiga faktor utama yakni ukuran pasar yang memadai, akses pembiayaan yang lebih mudah, dan iklim investasi yang positif. Di antara sektor ekonomi yang ada, ekonomi digital dengan fokus pada kewirausahaan digital menjadi kunci penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
“Digitalisasi ekonomi yang berlangsung masif telah membuka peluang kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan digital diupayakan untuk mendorong pertumbuhan subregional secara keseluruhan,” terang Menko Airlangga.
Isu digitalisasi ekonomi juga menjadi prioritas dalam Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, mengingat di kawasan ASEAN terdapat potensi sebesar US$ 330 miliar untuk PDB pada 2030. Studi ASEAN Digital Economy Framework Agreement saat ini juga tengah berjalan dan ditargetkan selesai pada pertengahan 2023.
Sementara itu, perundingannya akan dimulai pada akhir 2023 dengan target selesai pada 2025. Percepatan perkembangan ekonomi digital ekonomi juga harus diimbangi penyesuaian regulasi.
Forum Bisnis yang diadakan dalam sela-sela rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ini diharapkan dapat menjadi forum peningkatan kerja sama antar pelaku usaha di kawasan.
“Saya berharap forum ini dapat menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi peningkatan perekonomian di kawasan BIMP-EAGA. Saya mendorong pengusaha untuk memperluas atau bahkan memulai di wilayah EAGA sebagai tujuan investasi,” ujar Menko Airlangga, seperti dilansir ekon.go.id.
Pada masa Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 yang mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” akan difokuskan pada proses pemulihan-pembangunan kembali, ekonomi digital, dan agenda keberlanjutan. Hal ini membuka peta dasar bagi ASEAN untuk membangun kembali di tengah krisis yang akan datang, termasuk dalam ekonomi digital, investasi berkelanjutan untuk ASEAN yang lebih hijau, dan penyelesaian mata uang lokal dengan interoperabilitas transaksi lintas batas yakni pembayaran digital dengan QR Code antara ASEAN Five.
Menko Airlangga menjelaskan bahwa dalam masa Keketuaan Indonesia tersebut juga akan menggelar Indo Pacific Infrastructure Forum, ASEAN Sale Day, dan ASEAN Creative Economy Business Forum sebagai bentuk dukungan nyata Pemerintah terhadap sektor swasta.
Sebagai perwujudan nyata komitmen para pelaku usaha di kawasan BIMP-EAGA, dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatangan 3 Nota Kesepahaman (MoU) yaitu antara Kadin Kalimantan Barat dengan Kadin Sarawak dan antara Kadin Kalimantan Timur dengan Federasi Bisnis Sarawak yang berfokus pada sektor perdagangan dan industri, keuangan, investasi, pariwisata, kesehatan, dan bidang lainnya yang disepakati. Sedangkan, kesepakatan lainnya yakni antara PT Sterilyn Halal Internasional (Indonesia) dengan Riza Fudhlana Farmin (Brunei Darussalam) terkait kerja sama bidang kesehatan, agribisnis, dan perikanan. (Kunjana)
