PAMEKASAN, koranmadura.com – Puluhan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan, Madura, Jawa Timur mendatangi kantor Komisi II DPRD setempat, Rabu, 7 Desember 2022.
Mereka melakukan audiensi mengenai persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak terkelola dengan baik.
Dalam audiensi tersebut dihadiri sejumlah OPD, yakni Kabag Perekonomian, A. Fata, Inspektorat, Ansori , Pjs Direktur PDAM, Muharram, dan Plt direktur PT. AUMM, Bambang, dan Komisaris PT. AUMM, Moh Hamzah.
Ketua PC PMII Pamekasan, Moh. Yasin mengatakan persoalan BUMD yang tidak dikelola dengan baik salah satunya PT AUMM. Bahkan menurutnya dalam pengelolaanya ada indikasi dugaan penggelapan uang yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Kita menyayangkan terhadap kondisi BUMD Kabupaten Pamekasan sebagai badan usaha milik pemerintah daerah yang salah satu sumber penyertaan modalnya bersumber dari uang rakyat karena tidak dikelola dengan baik,” kata Moh. Yasin.
Pihaknya mendesak Pemkab untuk melakukan langkah-langkah khusus, agar BUMD bisa terkelola dengan baik.
“Kami mendesak pihak berwajib untuk mengusut tuntas dugaan penggelapan uang milik BUMD, karena telah dibawa lari oleh pihak yang tidak bertanggung jawab” jelasnya.
Selain itu, ia mendesak pihak terkait dan pemerintah untuk segera melakukan reformasi sistem BUMD dengan baik. Sehingga hal itu biasa mempercepat ekonomi dan pembangunan di Pamekasan.
“PC PMII Pamekasan akan terus berkomitmen mengawal dan mengevaluasi ketidakjelasan nasib BUMD di Pamekasan,” paparnya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Pamekasan, A Fata mengatakan mantan direktur sebelumnya berinisial S sedang dalam tahap pengejaran karena ada tanggungan piutang terhadap perusahaan kurang lebih senilai Rp130 juta dengan jaminan sertifikat.
“Kami telah mengamankan aset kekayaan BUMD senilai kurang lebih Rp1 Miliar,” jelasnya. (SUDUR/DIK)
