YOGYAKARTA, Koranmadura.com – Sinergi pemerintah, dunia akademik, dan bisnis (triple helix) di tengah tantangan dan disrupsi global memegang peranan vital dalam mewujudkan agenda tujuan pembangungan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada 2030.
Sinergi yang solid dari ketiga pihak diyakini dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada saat ini, seperti tiga krisis planet (triple planetary crisis), konflik antarnegara, pandemi Covid-19, gangguan rantai pasok (supply chain disturbance), dan digitalisasi.
Demikian disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam kegiatan Universitas Gadjah Mada (UGM) International Forum for Inclusive and Sustainable Development in South East Asia, Latin America and the Caribbean (SEA-LAC) Region di Gedung Utama UGM, Yogyakarta, Senin (5/12/2022).
“Melalui forum ini, Kementerian Perdagangan berkolaborasi dengan kalangan akademisi, dan dunia usaha untuk mendorong performa serta daya saing perdagangan Indonesia dengan perumusan kebijakan demi tercapainya SDGs 2030,” jelas Jerry Sambuaga seperti dilansir kemendag.go.id.
Pemerintah Indonesia, lanjut Wamendag, telah berperan aktif dalam forum internasional secara multilateral, regional, dan bilateral dalam rangka mencapai SDGs. Indonesia dan negara anggota WTO lainnya sepakat mendukung Ministerial Conference (MC12) Decision and Declaration termasuk Ministerial Declaration on the Emergency Response to Food Insecurity and Agreement on Fisheries Subsidy.
Pemerintah Indonesia juga berperan aktif dalam forum perundingan UNFCCC Conference of the Parties (COP) dan mendukung perjanjian multilateral di bidang lingkungan dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan (Common but Differentiated Responsibilities/CBDR)
Sedangkan, dalam G20, Indonesia berkomitmen untuk menangani krisis energi dan ancaman perubahan iklim guna mencapai target SDGs yang tertuang dalam Deklarasi Bali (G20 Bali Leader’s Declaration).
Dalam deklarasi ini, Indonesia yang memegang keketuaan G20 mendesak pemimpin negara anggota G20 untuk memperkuat rantai pasok bidang energi, ketahanan energi, dan diversifikasi sistem dan bauran energi.
Deklarasi Bali juga mencantumkan penguatan perdagangan multilateral dan ketahanan rantai pasokan global guna mendukung pertumbuhan jangka panjang, transisi berkelanjutan, inklusif, hijau, dan adil.
Dalam beberapa perjanjian perdagangan, Indonesia mengikutsertakan faktor lingkungan dan ekonomi hijau.
Menurut Wamendag Jerry, peran Kementerian Perdagangan dalam transisi energi dan ekonomi hijau menjadi kunci. Kementerian Perdagangan memastikan pelaku usaha dan konsumen di Indonesia memiliki akses atas barang, layanan jasa, dan teknologi ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau.
“Ke depan, Kementerian Perdagangan akan terus mendukung sepenuhnya transformasi menuju ekonomi hijau dan pencapaian SDGs yang melibatkan semua elemen dan pemangku kepentingan termasuk akademisi, pelaku bisnis, dan pemerintah,” pungkas Wamendag. (Kunjana)
