JAKARTA, Koranmadura.com – Rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Ketuanya Puan Maharani pada Selasa 6 Desember 2022, akhirnya menyetujui Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan segera memasuki usia pensiun.
Rapat paripurna ini pun menyetujui hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi I DPR terhadap Laksamana TNI Yudo Margono.
Selanjutnya nama Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kemudian dilantik sebagai pengganti Andika Perkasa.
Dalam sambutannya, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat kepada Laksamana TNI Yudo Margono. Dia juga berharap agar Yudo Margono bisa menjalankan tugasnya dengan baik serta melanjutkan program-program strategis yang telah dibuat sebelumnya.
“Termasuk dengan pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) yang merupakan standar kekuatan pokok dan minimum TNI,” ucap Puan Maharani.
Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, pemenuhan MEF mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual. DPR disebut akan terus berupaya memberi dukungan untuk realisasi MEF sesuai kewenangannya.
“Dalam menjaga kedaulatan negara, postur kekuatan TNI sangat penting. Meski realisasi MEF menyesuaikan keuangan negara, DPR terus berupaya memberi dukungan penganggaran yang maksimal terhadap pemenuhan MEF demi tegaknya kedaulatan NKRI,” sebut Puan Maharani.
Sejak 2010, Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan MEF untuk mencapai Kekuatan Pokok Minimum dalam tiga tahapan atau renstra (rencana strategis).
Saat ini, MEF telah memasuki tahap III periode 2019-2024 yang ditargetkan mencapai 70 persen pada akhir 2024.
“Kita berharap TNI di bawah kepemimpinan Laksamana Yudo didukung komitmen bersama Pemerintah dan DPR dapat mencapai target MEF pada Renstra Tahap III sehingga postur pertahanan militer dapat optimal,” paparnya.
Lebih lanjut, Puan Maharani meminta Laksamana Yudo dapat menjaga soliditas TNI. Selain itu, Yudo diharapkan dapat menjamin netralitas TNI serta tidak terlibat politik praktis.
“Apalagi saat ini Indonesia sudah mulai memasuki tahun politik. Prajurit TNI harus dapat menjaga netralitas,” tegas Puan Maharani.
Mantan Menko PMK itu pun menyatakan DPR mendukung visi misi Laksamana Yudo dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) TNI. Puan juga menyebut DPR siap mengawal peningkatan kesiapan operasional satuan TNI, penguatan operasi gabungan antar matra TNI, dan pemantapan implementasi reformasi wilayah birokrasi dan kultur organisasi di tubuh TNI yang menjadi visi misi Laksamana Yudo.
Di sisi lain, Puan Maharani mengingatkan agar TNI terus menjaga sinergitas dengan Polri. Sinergitas yang baik antara TNI dan Polri disebut dapat memperkuat pertahanan dan keamanan negara.
“Rakyat menantikan prestasi Laksamana Yudo memimpin TNI dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Puan Maharani (Sander).
