JAKARTA, Koranmadura.com –Inflasi masih menjadi salah satu fokus pemerintah, terutama mengenai volatile food atau bahan makanan. Hal itu diwujudkan dalam bentuk sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah, serta kinerja positif APBN 2022 yang telah bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
Demikian dikemukakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam sesi wawancara pada televisi swasta nasional, Minggu (8/1/2023).
“Jangan lupa bahwa APBN 2022 mengeluarkan lebih dari Rp 550 triliun untuk subsidi BBM, elpiji dan listrik. Ini menyebabkan kenapa harga administered yang di atur pemerintah nggak melonjak tinggi dibandingkan negara Eropa, Amerika atau negara lain yang BBM nya naiknya luar biasa selama tahun 2022,” ungkap Sri Mulyani seperti dilansir kemenkeu.go.id.
Selain inflasi, defisit juga cukup menarik perhatian. Menkeu menyebut, defisit tahun 2022 berhasil mencapai angka di bawah 3 persen, atau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal itu sejalan dengan pemulihan ekonomi Indonesia yang masih sangat kuat dan terus berlanjut di 2023.
“Tahun 2022 defisit kita menurun sangat drastis ke 2,38%, itu merupakan penurunan sangat besar. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun ternyata berjalan bersama dengan pemulihan ekonomi yang masih kuat,” ujarnya.
Di sisi lain, sejumlah reformasi yang telah dilakukan juga merupakan ciri positif dan kuat dari Indonesia di mata internasional. Menkeu menyebut, salah satunya adalah berupa implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di tengah kondisi yang extraordinary.
“Ini adalah membangun fondasi jangka menengah dari perekonomian Indonesia dan inilah yang menjadi cerita narasi positif dari ekonomi Indonesia. Covidnya dikerjakan atau dikelola dan di manage dengan baik, pemulihan ekonomi terjadi, APBN nya menjadi lebih sehat,” kata Menkeu.
Tidak hanya itu, memasuki tahun pemilu 2023, Menkeu juga menyatakan optimistis akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia dikarenakan aktifitas dari seluruh partai politik.
“Pasti ini akan menimbulkan dampak terhadap kegiatan politik yang berdampak pada kegiatan ekonomi yang positif. Menurut saya sih akan positif,” ujarnya.
Oleh karena itu, untuk menghadapi tahun 2023 Menkeu menegaskan tetap optimis dan penuh harapan namun tetap waspada. Pemerintah optimis bahwa kondisi perekonomian akan semakin membaik melalui APBN sebagai instrumen penjaga masyarakat dan perekonomian, namun tetap waspada menghadapi dinamika ke depan karena risiko ketidakpastian yang masih tinggi.
“Jadi kita tetap harus waspada dan harus melihat banyak opportunity, tapi juga banyak yang business unusual. Jadi kita gak boleh business as usual dalam hal ini, baik dari sisi perdagangan, investasi dan dari kebijakan-kebijakan kita di dalam menjaga fondasi ekonomi kita,” tandas Menkeu. (Kunjana)
