JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah dan PT Pertamina untuk mengantisipasi kemungkinan tidak menentunya harga minyak dunia, menyusul perang minyak antara Rusia melawan Uni Eropa, negara-negara G7, dan Australia.
“Perang harga minyak antara Uni Eropa, dan G7 versus Rusia bisa membuat harga minyak bumi tidak menentu, dan sulit dikalkulasi. Sebab banyak variabel politik global yang ikut nimbrung menjadi penentu, di luar hitungan “teknokrasi” energi,” kata Said Abdullah di Jakarta, Rabu 4 Januari 2023.
Oleh sebab itu, Said Abdullah meminta pemerintah dan PT Pertamina untuk sama-sama mengantisipasi risiko yang akan dihadapi.
“Risiko di sisi pemerintah menanggung beban subsidi dan kompensasi BBM, sedangkan PT Pertamina dibatasi penetapan harga oleh pemerintah untuk BBM non subsidi, khususnya Pertamax, sehingga selisih harga yang ditetapkan pemerintah dengan harga keekonomian menjadi tanggungan Pertamina,” jelas Said Abdullah lebih lanjut.
Menurut politisi senior PDI Perjuangan itu, pemerintah dan PT Pertamina membutuhkan tabungan besar guna menghadapi harga minyak yang tidak menentu dalam waktu-waktu ke depan, terutama ketika eskalasi perang Rusia versus Ukraina semakin membesar.
“Pemerintah dan Pertamina kian membutuhkan perhitungan yang matang dalam menentukan time frame kebijakan penentuan harga BBM setahun ke depan,” imbuhnya.
Said Abdullah khawatir, Indonesia akan terkena dampak bila Presiden Rusia Vladimir Putin membalas kebijakan Uni Eropa, negara-negara G7, dan Australia yang mematok harga minyak Rusia tidak lebih dari 60 dolar Amerika Serikat per barel.
“Jika langkah itu ditempuh oleh Putin, kemungkinan besar dampaknya kita rasakan setelahnya, yakni bulan Maret dan April, padahal di dua bulan itu tren permintaan barang-barang konsumsi akan naik, karena memasuki bulan Ramadhan dan Idhul Fitri 2023,” imbuhnya.
Karena itu, Said Abdullah mengharapkan pemerintah dan Pertamina memiliki kalkulasi atas harga minyak sepanjang 2023 yang terus diperbaharui dengan mempertimbangkan berbagai aspek lingkungan strategis.
“Apalagi pada tahun 2023 ini kita menghadapi tahun politik, oleh sebab itu pemerintah akan mendapatkan keuntungan politik jika tepat membuat kombinasi kebijakan BBM, yakni titik perjumpaan antara perhitungan ekonomi, daya beli dan kepuasan rakyat, serta kelangsungan kebijakan energi jangka panjang,” pungkasnya. (Sander)
