JAKARTA, Koranmadura.com – Di tengah berbagai terpaan tantangan global, Pemerintah Indonesia telah berhasil memastikan pemulihan ekonomi berjalan, dengan tetap menjaga penanganan pandemi dari sisi kesehatan berjalan secara efektif, salah satunya melalui kebijakan konstruktif PC-PEN.
“Ketika pandemi Covid-19 terjadi di 2020, usia kabinet masih 3 bulan, jadi ini menjadi tantangan besar karena tidak ada buku ataupun referensi bagaimana mengatasinya. Waktu itu seperti tidak ada cahaya di terowongan sampai-sampai kita tidak bisa melihat ujungnya. Pemerintah Indonesia mengambil jalan berbeda, tidak melalui lockdown karena kondisi ekonomi Indonesia berbeda dengan negara lain, melainkan melalui kebijakan ‘gas dan rem’ yang menyeimbangkan antara life dan livelihood,” papar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ketika menyampaikan keynote speech mewakili Presiden RI dalam H1 Global Research Briefing – 2023 Global & Indonesia Outlook, di Jakarta, Selasa (14/2/2023), seperti dilansir ekon.go.id.
Hasilnya perekonomian Indonesia tetap resilien di tengah perekonomian global yang terus mengalami periode pasang surut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 mampu tumbuh sebesar 5,01% (yoy), sehingga keseluruhan tahun 2022 mampu tumbuh solid sebesar 5,31% (ctc). Pertumbuhan PDB 2022 mencapai 5,31% (yoy), terutama didorong kinerja ekspor tumbuh 14,92% (yoy), konsumsi masyarakat naik 4,48% (yoy), dan juga investasi meningkat 3,33% (yoy).
Beberapa indikator sektor riil yang dirilis pada Januari 2023 menunjukkan optimisme kepercayaan konsumen dan dunia ke depan, semisal Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) masih bergerak di level optimis yakni 123,0 dan PMI Manufaktur masih di level ekspansif yakni 51,3. Sementara, inflasi per Desember 2022 terkendali di 5,51% setelah penyesuaian subsidi BBM pada September 2022.
“Secara paralel, Indonesia melakukan transformasi ekonomi melalui UU Cipta Kerja, sedangkan tidak ada negara lain yang melakukannya. Saat ini lingkungan bisnis berdasarkan UU Cipta Kerja. Undang-undang tersebut adalah terobosan yang akan mampu menahan perekonomian nasional (tetap pada jalurnya) dan memberikan kepastian kepada para pelaku bisnis,” ungkap Menko Airlangga.
Pada tahun 2023 masih akan berlangsung kondisi volatilitas global, misalnya dari harga komoditas, inflasi, kebijakan moneter yang lebih ketat, pemulihan ekonomi di Asia, serta konflik geopolitik global (perang Rusia-Ukraina). Kinerja perekonomian Indonesia sendiri diperkirakan akan mengalami moderasi sepanjang 2023 dengan prediksi pertumbuhan di akhir tahun nanti antara 4,7%-5,0%.
Langkah pemerintah menghadapi tahun ini dipenuhi rasa optimis namun tetap waspada. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan utama, contohnya yaitu bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan Perppu Cipta Kerja. Hal ini menjadi pilar menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang memadai, serta menjaga stabilitas keuangan dan nilai tukar.
“Seminar seperti ini bagus untuk menimbulkan kepercayaan diri dari para nasabah dan investor. Apalagi untuk berinvestasi dalam green economy bagusnya dimulai dari sekarang, dan jika tidak sekarang, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Misalnya Indonesia punya banyak potensi dalam carbon capture. Saat ini, mood investor sudah mulai kembali untuk Indonesia.
Selain itu, Pemerintah juga melakukan pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar bisa disimpan minimal tiga bulan di dalam negeri, sehingga ke depannya Indonesia akan punya kekuatan untuk membiayai ekonomi (dari sana),” pungkas Menko Airlangga. (Kunjana)
