JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua Badan Anggaran DPR RI HM Said Abdullah mengaku prihatin dengan sorotan yang begitu tajam dari masyarakat terhadap Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.
Ini terjadi menyusul gaya hidup mewah yang dipamerkan oleh para pegawai dan pejabat kedua Ditjen tersebut. Pamer kekayaan ini terkuak setelah kasus kekerasan anak pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satriyo, terhadap Cristalino David Ozora, putra pengurus GP Ansor.
Setelah kasus tersebut, gaya hidup pegawai dan pejabat Ditjen Pajak dan Bea Cukai serta keluarga mereka dikuliti habis dan menjadi bulan-bulanan masyarakat melalui sosial.
Sehubungan dengan itu, Said Abdullah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk terus melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Keuangan. Ini semakin mendesak dilakukan untuk menyelamatkan Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai dan menjaga moral para pegawainya.
“Jangan kita hancurkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Dua institusi ini adalah pilar penting penopang pendanaan penyelenggaraan negara dan pembangunan,” kata Said Abdullah di Jakarta Rabu 1 Maret 2023.
Tentang peran Ditjen Pajak dan Bea Cukai, Said Abdullah menjelaskan, penerimaan pajak dan cukai pada tahun 2019 menyumbang 77% dari total pendapatan negara. Lalu pada masa pandemi Covid-19, tahun 2020 pajak dan bea cukai menyumbang 78% pendapatan negara, dan tahun 2021 mencapai 77%.
Angka penerimaan pajak kemudian melonjak sangat signifikan pada 2022 menjadi 115,6% dari target, sedangkan bea dan cukai mencapai 106,3%, sehingga pajak dan cukai menyumbang 10,3% dari total pendapatan negara.
“Saya harap kita tetap proporsional dan obyektif melihat keadaan, kinerja kawan kawan Ditjen Pajak dan Cukai kita apresiasi. Jangan sampai sorotan ini malah membuat kinerja perpajakan, bea dan cukai menurun karena terjadi demotivasi kerja di internal pegawai pajak, bea dan cukai,” ujarnya.
Menurut Said Abdullah, publik memang berhak melakukan kontrol terhadap gaya hidup para petugas pajak dan bea cukai. Publik juga berhak bertanya atas situasi yang mereka anggap ganjil.
Untuk menjawab keraguan publik ini, kata Said, ada baiknya Menteri Keuangan Sri Mulyani memobilisasi para pejabat tinggi di Kemenkeu untuk klarifikasi kekayaannya ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kita terus berharap para pegawai dibawah Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai terus bekerja keras, walau tengah jadi sorotan publik,” kata politisi senior PDI Perjuangan itu.
Dia meneruskan, “Yakinlah bahwa sorotan itu kita maknai sebagai niat baik agar kawan-kawan mawas diri, dan tidak membuat kinerja kawan-kawan kendor. Tunjukkan bahwa penerimaan perpajakan kita di tahun ekonomi global yang sulit, kinerja penerimaan perpajakan tetap cemerlang, tidak mengalami shortfall.”
Said Abdullah pun yakin, serangkaian langkah yang diusulkan untuk dilakukan Sri Mulyani dapat mengembalikan kepercayaan publik pada Ditjen Pajak dan Bea Cukai serta memulihkan persepsi publik terhadap Kemenkeu. (Sander)
