BANGKALAN, koranmadura.com – Fraksi Keadilan Hati Nurani (KHN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Madura, Jawa Timur akan memperjuangkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2024 bisa bertambah Rp20 miliar.
Perjuangan tersebut karena melihat total ADD untuk penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan perangkat desa hanya 4,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Rp112 miliar. Setiap kepala desa menerima Rp2,9 juta.
Anggota fraksi KHN DPRD Bangkalan mengatakan, Mahmudi mengatakan, pihaknya mengusulkan penambahan ADD, karena Asosiasi Kepala Desa (AKD) sempat mengeluhkan Siltap dan tunjangan yang diterima jauh dari harapan.
“Kami akan perjuangkan di hadapan Tim Anggaran dan Badan Anggaran, agar tahun 2024 ADD ditambah Rp20 miliar,” kata dia, usai paripurna pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan RAPBD 2024, Kamis, 5 Oktober 2023.
Mahmudi berpendapat, total ADD yang diterima desa hanya 4,5 persen dari APBD. Hal tersebut jauh dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana minimal alokasi dana perimbangan 10 persen dari APBD.
“Jika melihat di pasal 72 ayat (4) bahwa, pemerintah daerah harus alokasikan minimal 10 persen dari total dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Jadi itu (4,5 persen) jauh dari aturan yang ada,” ujar dia.
Pihaknya berkomitmen akan memperjuangkan nasib perangkat desa, agar Siltap dan tunjangan melalui ADD bertambah Rp20 miliar. Angka tersebut di atas dari permintaan Asosiasi Kepala Desa (AKD) yang diinginkan beberapa hari lalu.
“Sebelumnya AKD minta naik Rp17 miliar, tapi kami akan perjuangkan bisa naik Rp20 miliar. Kenaikan Rp20 miliar masih belum capai 10 persen dari APBD. Namun setidaknya tahun 2024 ada kenaikan,” pungkasnya. (MAHMUD/DIK)
