SEMARANG, Koranmadura.com – APBN merupakan salah satu instrumen penting bagi bangsa Indonesia untuk bisa mencapai cita-citanya. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Kuliah Umum di Kampus Universitas Diponegoro, Semarang, Senin (23/10/2023).
“Salah satu instrumen yang penting adalah APBN, keuangan negara, yang sering disebut sebagai kebijakan fiskal, karena dia adalah salah satu bentuk dari instrumen negara untuk bisa mencapai cita-cita tersebut,” ujar Sri Mulyani, dalam kuliahnya bertajuk “Kebijakan Fiskal di Tengah Konstelasi Ketidakpastian Global”.
Menkeu mengungkapkan, cita-cita luhur Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 tentu membawa konsekuensi, khususnya dari sisi keuangan negara. Terlebih, konstelasi global yang dinamis dan menantang juga membutuhkan instrumen yang tangguh agar perekonomian Indonesia bisa dikelola dalam mencapai tujuannya.
Oleh karena itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN hadir melalui tiga fungsi yakni alokasi, distribusi, dan stabilisasi, termasuk sebagai countercyclical.
“Kalau ekonominya terlalu menderu-deru maka dia dicoba didinginkan, kalau ekonominya terlalu turun amblas maka dia ditarik ke atas. Dia menggunakan instrumen pajak penerimaan, maupun belanja, dan pembiayaan. Dia bisa melakukan secara ekspansif dia juga bisa melakukan secara kontraktif. Itu semuanya didesain di dalam APBN dengan postur APBN,” jelas Sri Mulyani, seperti dilansir kemenkeu.go.id.
Sri Mulyani pun memaparkan berbagai krisis yang pernah terjadi dalam perjalanan sejarah Indonesia, antara lain taper tantrum, perang dagang, dan pandemi Covid-19. Meski demikian, ia menyebut situasi Indonesia relatif terjaga, bahkan bisa menciptakan pemerataan pertumbuhan.
“Indonesia relatif bisa menjaga itu. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya sekedar menjaga stabilitas, kita juga menciptakan pemerataan. Waktu terjadi Covid semuanya mengalami kontraksi namun kita pulih kembali dan memulihkan dari sisi jumlah orang yang miskin, rata kemiskinan dan juga pengangguran, itu adalah cara untuk mengelola,” tandasnya.
Kuliah Umum ini dihadiri oleh segenap civitas akademika dari Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Negeri Semarang (Unnes). Pada kesempatan tersebut, Menkeu juga meresmikan Pojok Kemenkeu, sebuah ruang edukasi keuangan negara yang ditujukan untuk kalangan akademis sebagai fasilitas referensi, data dan informasi, serta sarana konsultasi akademisi dengan perwakilan dari Kementerian Keuangan. (Kunjana)
