JAKARTA,KORANMADURA.COM – Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah, Febri Wahyuni Sabran menilai Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka memiliki peran penting dan strategis untuk memperkuat demokrasi sipil di Indonesia.
Hal itu disampaikan Febri Wahyuni Sabran pada diskusi publik yang mengusung tema, “Merawat Supremasi Sipil, TNI Makin Profesional dan Gibran sebagai Penyelamat Demokrasi.”
Kegiatan itu dilangsungkan di Jakarta, Senin, 14 April 2025.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam konteks demokrasi Indonesia, hubungan harmonis antara supremasi sipil dan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang profesional menjadi pilar penting.
“Dan figur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki peran penting dan strategis dalam memperkuat demokrasi sipil, khususnya dalam menjembatani dialog antara pemerintah, militer, dan masyarakat. Ya kita ketahui bahwa sebelumnya muncul kekhawatiran bahkan kritik yang diungkapkan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil bahwa revisi UU TNI dinilai akan mengembalikan dwi fungsi,” ucapnya.
“Tetapi barangkali, kita pula luput bahwa tujuan dari revisi UU TNI sendiri sebenarnya adalah untuk menyesuaikan peran dan fungsi TNI dalam merespon tantangan keamanan modern, termasuk ancaman siber dan dinamika geopolitik internasional,” jelasnya.
Febri yakin ke depan, Wapres Gibran dapat mengawal pemerintahan ini untuk tetap tunduk pada supremasi sipil.
Apalagi Presiden Prabowo berulang kali menyatakan komitmennya membangun demokrasi.
“Isu-isu seperti netralitas TNI dalam pemilu dan proses politik lalu peningkatan kapasitas pertahanan tanpa mengorbankan prinsip demokrasi merupakan agenda demokrasi yang dapat diperkuat oleh peran mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Saya kira kalau ini terbangun agenda Astacita Presiden Prabowo Subianto dan ragam realitas global saat ini dapat kita lalui,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Founder Wellbeing Technology sekaligus Pakar Kebijakan Publik, Asep Kususanto menjelaskan bahwa peran Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sangat krusial untuk mengawal supremasi sipil.
Menurutnya, dalam supremasi sipil, keterlibatan masyarakat sipil untuk memastikan agenda demokrasi ini terkonsolidasi optimal sangat diperlukan.
Asep menilai, tak kalah pentingnya adalah peran strategis wapres yang krusial dalam mengonsolidasikan demokrasi agar semakin matang dan berkualitas.
“Secara empiris, memang tidak ada negara yang dapat dikatakan telah mencapai konsolidasi demokrasi secara sempurna. Proses ini adalah sebuah continuum, di mana negara-negara bergerak menuju tingkat konsolidasi yang lebih tinggi atau bahkan mengalami dekonsolidasi (kemunduran demokrasi). Dan tentu, kita tidak ingin putar balik ke rezim non demokratik,” tegasnya.
“Nah, itu sebabnya, saya kira peran penting dan strategis ada di Mas Gibran yang sejalan pula dengan komitmen Presiden Prabowo terhadap supremasi sipil. Termasuk dalam hal ini adalah reviei UU TNI sebagai matra penting dalam menjaga kedaulatan negara,” ulasnya.
Asep melanjutkan, hal yang tidak kalah pentingnya yaitu jaminan kebebasan sipil dan budaya demokrasi di mana aspek transparansi dan akuntabilitas dari sisi pemerintah juga diperlukan. Ia optimis, bahwa Gibran mampu untuk mengawal agenda itu.
Selian Febri dan Asep, turut hadir sebagai narasumber antara lain, Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Syafuan Rozi, Analis Ekonomi Politik Mardiyanto dan Pengamat Politik & Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo. (HARD)
