BANGKALAN, koranmadura.com – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, pada Rabu, 23 Juli 2025.
Mereka menyoroti keberadaan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab Bangkalan yang dinilai tidak memiliki uraian tugas dan indikator kinerja yang jelas, namun tetap menerima honor rutin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tidak ada sistem evaluasi kerja THL menyebabkan kinerja THL tidak terukur, bahkan dalam beberapa kasus menjadi beban administrasi,” kata Moh. As’ad, salah satu orator aksi.
PMII menilai, pengangkatan THL selama ini tidak melalui analisis kebutuhan riil sehingga banyak di antara mereka tidak memiliki penugasan yang jelas. Ironisnya, hingga kini Pemkab Bangkalan belum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ribuan tenaga non-ASN tersebut.
“Padahal dalam Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2013, Pemkab diwajibkan melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja setiap THL. Oleh sebab itu, kami desak Pemkab mengevaluasi kinerja semua THL,” tegas As’ad.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Bupati Bangkalan, Lukman Hakim bersama dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menemui massa aksi. Ia menyampaikan bahwa evaluasi terhadap kinerja THL sebenarnya telah dilakukan secara berkala.
“Bahkan jika THL tidak masuk selama 15 hari berturut-turut maka akan dikenakan sanksi dari kami. Perihal dengan penempatan para THL, kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk lakukan evaluasi setiap OPD masing-masing,” ujar Bupati Lukman. (MAHMUD/DIK)
