SAMPANG, koranmadura.com — Sebanyak 32 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, Jawa Timur, dirombak pada awal masa kepemimpinan Bupati H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati H. Ahmad Mahfudz, Senin, 8 September 2025.
Perombakan atau rotasi jabatan berupa mutasi dan promosi ini melibatkan pejabat eselon III/a, III/b, IV/a, dan IV/b. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 32 pejabat ini berlangsung di Pendopo Trunojoyo. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sampang dan disaksikan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ada 32 pejabat administrator dan pengawas yang telah dilantik, yaitu pejabat administrator eselon III/a dan III/b, serta pejabat pengawas eselon IV/a dan IV/b,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang, Arif Lukman Hidayat.
Arif merinci, dari 32 pejabat yang dilantik, sebanyak sembilan pejabat eselon III/a, lima pejabat eselon III/b, 12 pejabat eselon IV/a, dan enam pejabat eselon IV/b. “Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama masih dalam proses,” tambahnya.
Beberapa pejabat yang dilantik antara lain Bambang Wahyudi, S.H., M.M., sebagai Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disporabudpar; Fajar Arif Taufikurrahman, S.T., M.T., sebagai Kepala Pelaksana BPBD; Candra Romadhani, S.T., M.M., sebagai Sekretaris Diskominfo; Tri Jayadi, S.P., M.Si., sebagai Sekretaris Dinas Perikanan; Fajar Sidiq, S.STP., M.Si., sebagai Sekretaris Bakesbangpol; dan M. Suaidi Asyikin, S.T., sebagai Sekretaris Satpol PP.
Selain itu, dilantik pula Muhammad Nashrun, S.E., M.M., sebagai Sekretaris Dinsos PPPA; Khoirul Anam, S.Pd.SD., M.M., sebagai Camat Jrengik; Hasan, S.H., M.M., sebagai Sekretaris Kecamatan Pangarengan; Alfian Nur Sya’roni Humaidi, S.STP., sebagai Lurah Polagan; serta Yenny Rosagita, S.E., M.M., yang kini menjabat Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan RSUD dr. Mohammad Zyn.
Sementara itu, Bupati Sampang Slamet Junaidi menegaskan bahwa rotasi dan mutasi merupakan kebutuhan organisasi untuk penyegaran birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. “Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Kami berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi, bekerja profesional, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (Muhlis/fine)
