BANGKALAN, koranmadura.com – Proyek renovasi gedung sekolah dasar (SD) di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, kini tengah menjadi sorotan publik. Muncul dugaan adanya intervensi dalam proses penentuan rekanan atau CV pelaksana proyek.
Dugaan ini mencuat setelah adanya aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Bangkalan pada 10 September 2025. Para pengunjuk rasa menilai proses penunjukan kontraktor sarata kepentingan tertentu dan bahkan disebut-sebut telah “diatur” sejak awal.
Mantan Kepala Desa Lembung Gunung, Kecamatan Kokop, Isrok, menuding pemerintah tidak transparan dalam pelaksanaan proyek, khususnya renovasi sekolah. Menurutnya, hal ini membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Rakyat tidak pernah diajak bicara. Semua seolah dikerjakan diam-diam, seperti ada intervensi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek,” ujar Isrok.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Bangkalan, Mohammad Yakub, mengeklaim bahwa dalam pekerjaan proyek renovasi gedung SD pihaknya sudah melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
“Kalau proses lelang, kami lelang sesuai aturan yang ada. Jika penunjukan langsung, kami bekerja sama dengan rekanan. Kami pastikan semua dilaksanakan secara transparan,” kata dia pada Kamis, 18 September 2025.
Yakub, sapaan akrab Mohammad Yakub, menjelaskan bahwa terdapat 147 gedung SD yang direnovasi pada tahun 2025 dengan total anggaran mencapai angka Rp41 miliar. Ia berharap renovasi gedung SD ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
“Proses pelaksanaan di lapangan mayoritas sudah berjalan. Mudah-mudahan renovasi gedung tersebut bisa memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik,” pungkasnya. (Mahmud/fine)
